Dua Oposisi Suriah Bertemu di Qatar, Sepakat Berdamai dan Hentikan Perang

BEIRUT, KOMPAS.com - Dua kelompok oposisi Suriah, yang selama ini saling menyerang di dekat Damaskus, ibu kota Suriah, menyepakati gencatan senjata di Doha, Qatar.

Kedua kelompok yang bertikai itu adalah Jaish Al Islam dan Failaq Al Rahman, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters, Rabu (25/5/2016).

“Kesepakatan gencatan senjata secara keseluruhan telah tercapai, disaksikan oleh Ketua Koordinator Komite Negosiasi Tinggi (HNC) Dr Riad Hijab,” kata pernyataan Jaish Al Islam.

Lebih dari 500 orang tewas sejak April, saat pertempuran meletus antara kedua kelompok itu.

Perselisihan mereka dimanfaatkan pasukan pemerintah Suriah untuk merebut wilayah di Ghouta Timur, di pinggiran Damaskus.

Selama ini Qatar adalah pendukung utama kelompok oposisi yang bertempur untuk menggulingkan rezim Presiden Suriah Bashar Al Assad.

Perang saudara telah berlangsung lebih dari lima tahun. Akibatnya, lebih dari 270.000 orang tewas dan lebih dari 11 juta warga mengungsi.

Jaish Al Islam merupakan bagian dari pihak oposisi, HNC, yang merupakan salah satu payung oposisi terbesar di Suriah. HNC menjadi faksi yang dominan di Ghouta Timur.

Failaq Al Rahman juga merupakan sebuah kelompok oposisi dan  mendukung pertempuran melawan Jaish Al Islam dengan para pasukan yang terkait dengan Front Nusra, sayap Al Qaeda di Suriah.

Berbagai upaya damai untuk mengakhir pertempuran antar-kelompok oposisi ini telah gagal dilakukan sebelumnya.

Dalam pertempuran pekan lalu, pasukan rezim Suriah dan milisi sekutunya telah merebut sebuah wilayah di bagian tenggara Damaskus dari oposisi.

Kelompok pemantau, khususnya Pemantau Hak Asasi Manusia Suriah (SOHR), menyebut keberhasil itu sebagai salah satu pencapaian pemerintah paling signifikan pada tahun ini.

Menurut pernyataan oposisi, perwakilan dari kelompok Jaish Al Islam dan Failaq Al Rahman telah bertemua di Doha, Qatar.

Pertemuan itu membuahkan sebuah kesepakatan pada Selasa (24/5/2016) untuk menghentikan pertempuran, membebaskan para tahanan, membuka jalan bagi warga sipil, dan mengembalikan sejumlah institusi sipil kepada pemiliknya.

Kedua faksi oposisi itu juga bersepakat untuk menghentikan kampanye media yang provokatif dan membentuk sebuah pengadilan untuk mengurus kasus-kasus kematian akibat perang.