Erdogan Puji Sistem Presidensial Jerman Saat Dipimpin Hitler

ANKARA, KOMPAS.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan diberitakan memuji sistem pemerintahan Jerman di masa kepemimpinan Adolf Hitler.

Dikutip dari AFP, Sabtu (2/1/2016), pujian Erdogan disampaikan kepada sistem yang memungkinkan presiden memiliki kekuasaan eksekutif kuat, yang menjadikan pemerintahan berjalan lebih efektif.

"Dalam sistem kesatuan, sistem presidensial bisa berjalan dengan sempurna," ujar Erdogan kepada wartawan saat tiba di Istanbul usai kunjungan dari Arab Saudi, Kamis.

"Sudah ada sejumlah contoh di dunia dan sejarah. Anda bisa melihatnya saat Jerman dipimpin Hitler," ujar presiden yang berkuasa lebih dari satu dekade ini.

Namun, dalam keterangan pers yang disampaikan Kepresidenan Turki, ucapan Erdogan itu tidak dimaksudkan sebagai dukungan atas aksi Hitler dan ideologi Nazisme.

"Presiden telah menyatakan bahwa Holocaust dan anti-Semitisme, juga islamophobia, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan," demikian pernyataan Istana Kepresidenan Turki.

Selain itu, Istana Kepresidenan Turki juga menyatakan bahwa kekuasaan Adolf Hitler telah menyebabkan "konsekuensi bencana" untuk sistem politik. Karena itu sistem itu tidak bisa dijadikan contoh yang baik.

Erdogan melanjutkan kekuasaannya setelah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpinnya menang pemilu pada November lalu.

Setelah itu, Erdogan pun berencana mengadakan referendum untuk melakukan reformasi konstitusi.

Perdana Menteri Ahmet Davutoglu pada pekan lalu telah melakukan negosiasi dengan partai politik lain untuk mengubah konstitusi yang dibuat militer, setelah melakukan kudeta pada 1980.

Komentar Erdogan dan langkah politik AKP pun dikritik sejumlah pengamat politik di Turki, sebab dianggap memperlihatkan ambisi untuk memperluas kekuasaan.

Erdogan dianggap berusaha "melakukan kesepakatan sosial secara penuh" dengan melakukan referendum.

Meski menang pemilu dan menguasai parlemen, AKP memang membutuhkan dukungan partai lain untuk mengubah konstitusi. Sebab, AKP belum menguasai dua pertiga kursi parlemen yang dibutuhkan untuk mengubah konstitusi.