Raja Salman Lama Tinggalkan Saudi, Siapa yang Jalankan Pemerintahan?

KOMPAS.com - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz sejak akhir Februari lalu menggelar kunjungan ke sejumlah negara di Asia.

Perjalanan raja berusia 81 tahun itu dimulai di Malaysia selama empat hari, kemudian dilanjutkan di Indonesia juga empat hari.

Dilanjutkan singgah beberapa jam di Brunei sebelum diselingi liburan di Pulau Dewata, Bali.

Hingga berita ini diunggah, Rabu (8/3/2017), Raja Salman dan rombongannya masih berada di Bali.

Usai berlibur, Raja Salman dan rombongannya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jepang dan China. Sehingga total perjalanan dinas Raja Salman nantinya kurang lebih selama satu bulan.

Sebagai sebuah negara monarki absolut, maka segala urusan pemerintahan Arab Saudi ada di tangan Raja Salman yang berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Pertanyaannya, dengan perjalanan dinas ke luar negeri cukup panjang ini, siapa yang mengendalikan pemerintahan di Arab Saudi?

Sesuai dengan sistem pemerintahan Arab Saudi maka orang nomor dua yang mengendalikan pemerintahan saat sang raja berhalangan atau dalam perjalanan dinas ke luar negeri adalah sang putra mahkota.

Saat ini putra mahkota  yang juga merangkap sebagai wakil perdana menteri adalah Pangeran Muhammad bin Nayef (57).

Pangeran Muhammad bin Nayef resmi menjadi putra mahkota Kerajaan Arab Saudi sejak 29 April 2015 menggantikan Pangeran Muqrin bin Abdulaziz.

Selain menjadi putra mahkota dan wakil perdana menteri, Pangeran Muhammad bin Nayef juga menjabat menteri dalam negeri sejak 5 November 2012.

Mengapa Muhammad bin Nayef baru resmi menjadi putra mahkota Arab Saudi pada 2015?

Saat Raja Abdullah berkuasa, dia memperkenalkan sebuah lembaga bernama Komisi Kepatuhan (Allegiance Commission) pada 7 Desember 2007.

Lembaga ini bertuas untuk mengatur suksesi kekuasaan di Arab Saudi Namun, di saat baru terbentuk, komisi ini hanya berfungsi menunjuk putra mahkota begitu seorang raja baru berkuasa.

Awalnya, penunjukan putra mahkota biasanya dilakukan lewat sebuah konsensus informal di antara anggota keluarga kerajaan.