CARACAS, KOMPAS.com - Presiden Venezuela Nicolas Maduro meresmikan latihan perang yang diklaim "terpenting dalam sejarah" negara tersebut.

Dilaporkan Russian Today Minggu (10/2/2019), latihan perang yang diikuti tentara dan milisi tersebut bakal berlangsung hingga 15 Februari mendatang.

Baca juga: Venezuela Klaim Bongkar Konspirasi Besar untuk Menggulingkan Maduro

Dalam pidatonya di Fort Guaicaipuro, Negara Bagian Miranda, Maduro menyebut latihan tersebut merupakan yang terbesar sepanjang 200 tahun sejarah Venezuela.

"Kita harus mempertahankan kedaulatan, integritas wilayah, dan kemerdekaan Venezuela," ujar presiden berusia 56 tahun itu.

Dalam unggahan di Twitter, Maduro menyatakan rasa bangga terhadap kapasitas, logistik, dan kemampuan Pasukan Bolivar yang berisi dua juta tentara serta milisi.

Maduro menyatakan saat ini Venezuela mengonsolidasikan doktrin militer "Perang Rakyat Semesta" yang merupakan kelanjutan dari ide mendiang Presiden Hugo Chavez.

Orgulloso de la capacidad, logística y de despliegue de nuestra digna Milicia Nacional Bolivariana. ¡Rumbo a los 2 Millones de Milicianos y Milicianas! pic.twitter.com/0Dp9KnviPe

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 11, 2019

Kepada Sputnik, presiden yang berkuasa sejak 2013 itu mengatakan bakal melanjutkan investasi pembelian senjata yang diproduksi Rusia.

Maduro menegaskan bakal menyediakan setiap pasukan dan milisi Venezuela dengan senjata terbaru Rusia demi terciptanya perdamaian.

Dia juga menekankan setiap pasukan Venezuela siap mati demi mempertahankan negara dari intervensi asing, dan menuturkan rakyat juga berperan dalam pertahanan.

"Kami adalah negara damai yang tak ingin berkonflik dengan siapapun. Namun, negara lain harus berpikir jika ingin cari masalah dengan kami," tegas dia.

Venezuela merupakan importer utama persenjataan Kremlin di seluruh negara Amerika Latin, dengan kontrak pembelian itu terjadi sebelum krisis dimulai.

Krisis di Venezuela terjadi setelah pemimpin oposisi Juan Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara pada Januari lalu.

Deklarasi yang mendapat dukungan Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara Barat lain itu tidak menampik bakal mengizinkan "intervensi kemanusiaan".

Sementara China, Rusia, serta Turki masih menyatakan dukungannya terhadap rezim Maduro.

Baca juga: AS Tawarkan Cabut Sanksi bagi Militer yang Membelot dari Maduro