PBB Tuduh Korut Jual Hak Menangkap Ikan di Semenanjung Korea

Kompas.com - 31/01/2019, 22:49 WIB
Ilustrasi kapal menangkap ikan di laut lepas. SHUTTERSTOCKIlustrasi kapal menangkap ikan di laut lepas.

NEW YORK, KOMPAS.com - Sebuah panel PBB diperkirakan bakal menyampaikan tudingan terhadap Korea Utara yang dituduh telah secara ilegal menjual hak penangkapan ikan di Semenanjung Korea kepada negara-negara asing.

Hal tersebut dilakukan Korea Utara sebagai cara untuk memperoleh pendapatan bagi negaranya.

Tindakan itu jika terbukti dilakukan maka telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB tentang sanksi terhadap Korea Utara. Demikian menurut sumber diplomatik.

Panel yang dibentuk untuk melacak tindakan pelanggaran terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada Pyongyang tersebut diharapkan akan segera menyampaikan laporan tahunannya.

Baca juga: Citra Satelit Ungkap Proyek Resor di Pantai Korea Utara Hampir Rampung

Salah satu poin dalam laporan tersebut dikatakan akan menunjukkan bahwa kapal-kapal yang membawa izin menangkap ikan dari Korea Utara telah beroperasi di perairan antara Semenanjung Korea dengan wilayah negara-negara tetangga.

Klaim tersebut didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh dua negara anggota dalam panel, salah satunya Jepang. Demikian diberitakan Kyodo News.

Diperkirakan dalam laporan akan menyebut lebih dari 15 kapal penangkap ikan asal China telah diperiksa dan didapati memiliki izin menangkap ikan dari Korea Utara, selama periode Januari hingga November 2018.

Bocoran informasi dari sumber pihak nelayan juga akan mengungkapkan ada sekitar 200 kapal penangkap ikan berbendera China yang beroperasi di perairan Korea Utara.

Dikabarkan harga satu lisensi penangkapan ikan di perairan Korea Utara itu berharga sekitar 50.000 yuan (sekitar Rp 104 juta) untuk satu bulan.

Jika terbukti telah menjual lisensi penangkapan ikan kepada negara asing, maka Korea Utara telah melanggar resolusi Dewan Keamanan yang disahkan pada Desember 2017, sebagai tanggapan atas peluncuran rudal balistik oleh Pyongyang bulan sebelumnya.

Panel PBB tersebut beranggotakan delapan orang yang mewakili Inggris, China, Perancis, Rusia, dan AS, serta Jepang, Korea Selatan, dan Afrika Selatan.

Setiap tahun mereka menyiapkan laporan hasil analisis para anggota seputar pelanggaran yang dilakukan Korea Utara. Laporan kemudian akan diserahkan kepada 15 anggota komite sanksi Korea Utara sebelum dirilis secara resmi ke publik sebulan kemudian.

Baca juga: Angkatan Laut Perancis dan Jepang Sepakat Bekerja Sama Awasi Korea Utara



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Refleksi 12 Tahun Serangan Penembakan Brutal Mumbai

Refleksi 12 Tahun Serangan Penembakan Brutal Mumbai

Internasional
Amerika Meniru Indonesia?

Amerika Meniru Indonesia?

Internasional
Ulang Tahun Selebgram Ini Berujung Petaka, 3 Orang Tewas Termasuk Suaminya

Ulang Tahun Selebgram Ini Berujung Petaka, 3 Orang Tewas Termasuk Suaminya

Internasional
Takut Terkena Virus Corona, Seorang Pria Kurung Istrinya di Kamar Mandi

Takut Terkena Virus Corona, Seorang Pria Kurung Istrinya di Kamar Mandi

Internasional
Korea Utara Umumkan Uji Coba 'Artileri Laras Jauh'

Korea Utara Umumkan Uji Coba "Artileri Laras Jauh"

Internasional
Erupsi Gunung Merapi Jadi Perhatian Media Internasional

Erupsi Gunung Merapi Jadi Perhatian Media Internasional

Internasional
Anggotanya Tularkan Virus Corona, Pemimpin Sekte Sesat di Korsel Ini Berlutut Minta Maaf

Anggotanya Tularkan Virus Corona, Pemimpin Sekte Sesat di Korsel Ini Berlutut Minta Maaf

Internasional
Mahathir Salahkan Anwar Ibrahim atas Krisis Politik Malaysia: Dia Terobsesi Jadi PM

Mahathir Salahkan Anwar Ibrahim atas Krisis Politik Malaysia: Dia Terobsesi Jadi PM

Internasional
Kerusuhan India: Upaya Menentang UU Kewarganegaraan Kontroversial yang Tewaskan 42 Orang

Kerusuhan India: Upaya Menentang UU Kewarganegaraan Kontroversial yang Tewaskan 42 Orang

Internasional
[KABAR DUNIA SEPEKAN] Bayi Cemberut Saat Dilahirkan | Mahathir Kecewa Dikhianati Muhyiddin

[KABAR DUNIA SEPEKAN] Bayi Cemberut Saat Dilahirkan | Mahathir Kecewa Dikhianati Muhyiddin

Internasional
Perubahan Wajah Afghanistan Selama 18 Tahun Diinvasi AS

Perubahan Wajah Afghanistan Selama 18 Tahun Diinvasi AS

Internasional
Momen Manis, Mahathir Mohamad Dapat Pelukan dari Sang Istri

Momen Manis, Mahathir Mohamad Dapat Pelukan dari Sang Istri

Internasional
Mengeluh soal Kehidupan, Pria Ini Meninggal Saat Siaran Langsung TV

Mengeluh soal Kehidupan, Pria Ini Meninggal Saat Siaran Langsung TV

Internasional
Virus Corona: Malaysia Tambah Empat Kasus, Armenia Umumkan Kasus Pertama

Virus Corona: Malaysia Tambah Empat Kasus, Armenia Umumkan Kasus Pertama

Internasional
Muncul Lagi di Hadapan Publik, Paus Fransiskus Mengaku Terserang Demam

Muncul Lagi di Hadapan Publik, Paus Fransiskus Mengaku Terserang Demam

Internasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X