Putra Mahkota Johor Minta Pemerintah Malaysia Tidak Politisasi Berbagai Isu

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Putra Mahkota Johor di Malaysia Pangeran Tunku Ismail Sultan Ibrahim menyerukan agar pemerintahan koalisi Pakatan Harapan menghentikan politisasi berbagai isu.

Diwartakan Straits Times, Kamis (3/1/2019), dia meminta agar koalisi fokus dalam memulai pemerintahan negara.

"Saya sangat ingin pemerintah berhasil," tulisnya di akun Facebook-nya.

Baca juga: Gara-gara Pulau Kukup, Mahathir Berselisih dengan Putra Mahkota Johor

"Saya bangun setiap pagi berharap pendapat saya salah. Tapi, mereka tetap membuktikan saya benar," lanjut pria berusia 34 tahun itu.

"Saya melakukan hal yang sama dengan pemerintahan sebelumnya, dan saya melakukannya yang sama sekarang. Tidak berbeda. Hanya ingin terbaik untuk rakyat," katanya.

Tunku Ismail mengaku tidak keberatan jika dia menjadi "musuh publik nomor 1", karena dia konsisten dan selalu berpegang pada prinsip-prinsipnya.

"Mohon... mohon mulailah memerintah. Mohon hentikan peperangan dengan satu sama lain, mohon hentikan politisasi berbagai isu," ucapnya.

"Terkadang, saya salah. Semua orang pernah membuat kesalahan. Untuk semua kesalahan yang saya buat, saya minta maaf," imbuhnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Tunku Ismail terlibat perselisihan dengan pemerintah Malaysia soal Pulau Kukup.

Tahun lalu, dia menuding Perdana Menteri Mahathir Mohamad tidak konsisten atas tanah milik negara. Di sisi lain, dia juga berniat mengubah pulau mangrove itu menjadi tanah kesultanan untuk melindunginya dan tidak akan mengembangkannya.

Baca juga: Kaleidoskop 2018: Kembalinya Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia

Tunku Ismail berpendapat pulau tersebut akan lebih baik dilindungi sebagai tanah kerajaan, bukannya dikendalikan orang luar jika tetap menjadi taman nasional.

Pernyataan itu ditanggapi Perdana Menteri Mahathir Mohamad dengan mengatakan bahwa pemerintah bukanlah orang luar.

"Rakyat Malaysia bukan orang luar. Pemerintah federal bukan orang luar. Kami bertanggung jawab atas semua hal di negara ini," ujar Mahathir kala itu.