Bayar Keamanan Pakai Uang Pajak, Pernikahan Pangeran Harry-Meghan Diprotes - Kompas.com

Bayar Keamanan Pakai Uang Pajak, Pernikahan Pangeran Harry-Meghan Diprotes

Kompas.com - 17/05/2018, 13:43 WIB
Pangeran Harry dan Meghan Markle.Bazaar Pangeran Harry dan Meghan Markle.

LONDON, KOMPAS.com - Biaya keamanan pernikahan Pangeran Harry- Meghan Markle pada Sabtu (19/5/2018), menurut situs Bridebook, diperkirakan akan menelan biaya hingga 30 juta poundsterling atau Rp 571 miliar.

CNBC melaporkan, biaya tersebut akan dibayar sebagian besar dari uang pajak warga Inggris.

Sebuah kelompok anti-monarki di negeri kerajaan itu membuat petisi yang meminta agar pernikahan Pangeran Harry-Meghan tidak menggunakan uang pajak.

Baca juga: Estimasi Biaya Pernikahan Pangeran Harry-Meghan Capai Rp 609 Miliar


Lebih dari 30.000 tanda tangan telah mengisi petisi tersebut. Kerajaan juga diharapkan membuka berapa banyak uang pajak yang digunakan untuk membiayai pernikahan.

"Pembayar pajak seharusnya tidak mendanai pernikahan peribadi, tak peduli siapa yang menikah," tulis petisi tersebut.

Petisi yang diluncurkan pada bulan lalu itu juga menyebutkan, kerajaan kerap merahasiakan rincian biaya pernikahan.

"Pernikahan kerajaan itu acara pribadi, tapi dikemas sebagai acara nasional," tulis petisi tersebut.

Perencana pernikahan asal Inggris, Aimee Dunne, menilai perhatian publik terhadap pernikahan kerajaan akan menyerap banyak turis sehingga akan mampu mengembalikan dana publik yang telah dikeluarkan.

"Ada banyak faktor positif ketimbang yang negatif dalam hal biaya," katanya.

Seperti diketahui, Pangeran Harry dan Meghan akan menikah di Istana Windsor pada Sabtu pekan ini.

Baca juga: Jalani Operasi Jantung, Ayah Meghan Markle Tak Hadir di Pernikahan

Keluarga kerajaan mengumumkan, akan membiayai aspek inti pada pernikahan, seperti pelayanan gereja, musik, bunga, dekorasi, dan resepsi.

Meghan bahkan dilaporkan membeli gaun pernikahan pakai dengan merogoh kocek pribadinya.

Soal biaya keamanan, pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton pada 2011 menelan biaya sebanyak 27 juta dollar AS dari uang pajak.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Tokoh Masyarakat Jabar: Galian C Ilegal Akibat Lemahnya Wibawa Pemerintah

Tokoh Masyarakat Jabar: Galian C Ilegal Akibat Lemahnya Wibawa Pemerintah

Regional
Paparan Visi Misi Jokowi dan Prabowo soal Terorisme Dinilai Kurang Elaboratif

Paparan Visi Misi Jokowi dan Prabowo soal Terorisme Dinilai Kurang Elaboratif

Nasional
Ribuan Warga Hadiri Haul Ayahanda Presiden Jokowi di Boyolali

Ribuan Warga Hadiri Haul Ayahanda Presiden Jokowi di Boyolali

Regional
Mayat Wanita Tanpa Tangan dan Kaki Ditemukan Mengapung di Sungai

Mayat Wanita Tanpa Tangan dan Kaki Ditemukan Mengapung di Sungai

Regional
Seorang Hakim Digerebek Bersama 2 Perempuan di Rumah Dinas

Seorang Hakim Digerebek Bersama 2 Perempuan di Rumah Dinas

Regional
Februari Mendatang, Pemerintah Luncurkan 2.000 Motor Listrik Gesits

Februari Mendatang, Pemerintah Luncurkan 2.000 Motor Listrik Gesits

Regional
Seberangkan Mobil dengan Rakit di Sungai, 1 Keluarga Tewas Tenggelam

Seberangkan Mobil dengan Rakit di Sungai, 1 Keluarga Tewas Tenggelam

Regional
Budi Luhur Laksanakan Pengabdian Masyarakat lewat KKN di 6 Provinsi

Budi Luhur Laksanakan Pengabdian Masyarakat lewat KKN di 6 Provinsi

Edukasi
Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Tinggal Tunggu Surat Perintah

Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir Tinggal Tunggu Surat Perintah

Regional
Kerjasama Kemendikbud dan Pemprov DKI Tingkatkan Kualitas Guru

Kerjasama Kemendikbud dan Pemprov DKI Tingkatkan Kualitas Guru

Edukasi
Bupati Karawang Ikut Klarifikasi soal Pernyataan Sandiaga Uno di Debat Capres

Bupati Karawang Ikut Klarifikasi soal Pernyataan Sandiaga Uno di Debat Capres

Regional
Pasar Mayestik Kini Dilengkapi WiFi Gratis

Pasar Mayestik Kini Dilengkapi WiFi Gratis

Megapolitan
Filipina Beli Helikopter Black Hawk karena Pabrik Perakitannya Tidak di AS

Filipina Beli Helikopter Black Hawk karena Pabrik Perakitannya Tidak di AS

Internasional
Pasca-debat, Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Miliki Keinginan Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Pasca-debat, Jokowi dan Prabowo Dinilai Tak Miliki Keinginan Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Residivis Kasus Curanmor Tertangkap Basah Merusak Kunci Kendaraan

Residivis Kasus Curanmor Tertangkap Basah Merusak Kunci Kendaraan

Megapolitan

Close Ads X