BEIJING, KOMPAS.com - Pemerintah China mengungkapkan sebuah rencana ambisius untuk melakukan perubahan struktur pemerintahan pusat.

Demi memangkas birokrasi, rencana ini diperkirakan akan memengaruhi lebih dari 20 kementerian dan badan negara.

Seperti diberitakan South China Morning Post, Selasa (13/3/2018), perubahan itu antara lain penggabungan regulator perbankan dan asuransi pemerintah.

Rencana lain adalah membentuk sebuah badan khusus untuk mengawasi berbagai hal terkait sektor imigrasi dan para veteran militer.

Baca juga : Pemerintah China Kumpulkan DNA Warga Minoritas di Xinjiang

Hasilnya, delapan kementerian yang berada di bawah Dewan Negara akan dihapus sehingga membuat jumlah kementerian negara menjadi hanya 26.

Selain kementerian, pemerintah China juga akan memangkas tujuh badan non-kementerian dalam rencana perubahan besar-besaran ini.

Rencana yang kemungkinan bakal disetujui Kongres Rakyat Nasional akhir pekan ini akan menjadi perubahan struktur pemerintahan terbesar sepanjang sejarah Republik Rakyat China.

Perubahan semacam ini terkakhir kali dengan skala yang hampir sama terjadi pada 1998 saat PM Zhu Rongji menutup atau menggabungkan 15 kementerian dan komisi yang berada di bawah wewenang Dewan Negara.

Langkah ini merupakan bagian dari rencana Presiden Xi Jinping untuk merevitalisasi seluruh jajaran pemerintahan .

Tujuannya demi memberi kendali lebih besar kepada Partai Komunis China dan pemerintahan yang lebih efektif untuk mengurus negara dengan penduduk terbanyak di dunia itu.

Selain itu, pemangkasan dan penggabungan sejumlah institusi negara dengan wewenang yang tumpang tindih diharapkan bisa menyederhanakan birokrasi.

Satu contoh adalah pembentukan Kementerian Pengelolaan Kondisi Darurat yang akan bertanggung jawab dalam penanganan segala bentuk bencana mulai dari gempa bumi hingga kebakaran hutan.

Dalam sistem saat ini, kondisi menentukan badan pemerintah yang akan menangani masalah itu. Misalnya, kebakaran hutan menjadi wewenang Kementerian Kehutanan tetapi kebakaran padang rumput menjadi urusan Kementerian Pertanian.

Cheng Enfu, peneliti di Akademi Ilmu Sosial China mengatakan, struktur baru ini menunjukkan keinginan Beijing menciptakan birokrasi yang efisien.

"Sebuah negara berkembang biasanya memiliki sekitar 20 atau bahkan lebih kementerian," ujar Cheng.

Baca juga : Pemerintah China Bertekad Lanjutkan Revolusi Toilet

Meski akan melakukan pemangkasan, Cheng melanjutkan, China masih terlalu banyak memiliki institusi pemerintah.

"Sebab tak hanya lembaga kementerian yang dimiliki negeri ini tetapi juga institusi setingkat kementerian," tambah dia.