Korban Tewas Gempa Magnitudo 7,5 di Papua Niugini Capai 67 Orang

PORT MORESBY, KOMPAS.com - Palang Merah Papua Niugini menyatakan 67 orang tewas akibat gempa dahsyat yang mengguncang wilayah dataran tinggi pedalaman pada pekan lalu.

Sementara, ribuan orang hidup tanpa rumah dan tidak memiliki persediaan makanan serta air bersih, setelah gempa magnitudo 7,5 melanda kawasan tersebut pada 26 Februari 2018.

Upaya pemulihan berjalan lamban karena tim bantuan kesulitan menjangkau wilayah pedalaman dan terjadinya pemadaman listrik untuk mencapai desa-desa.

Penduduk di wilayah Southern Higlands, Western Enga, dan Hela, dirundung ketakutan mengingat gempa susulan yang kuat terus terjadi, termasuk dua gema magnituo 6,0 melanda pada Senin (5/3/2018) pagi.

"Jumlah korban tewas yang dilaporkan oleh badan pusat bencana dan tim manajemen bencana pada Jumat lalu telah mencapai 67 orang," kata kepala federasi palang merah Papua Niugini Udaya Regmi.

Baca juga : Papua Niugini Umumkan Keadaan Darurat Pasca-gempa Magnitudo 7,5

"Sekitar 143.000 orang terkena dampak gempa dan 17.000 orang mengungsi karena rumah mereka rusak total atau sebagian, dan tidak bisa ditinggali," tambahnya.

Namun, pemerintah Papua Niugini belum merilis jumlah korban tewas secara resmi.

Regmi menambahkan, air dan sanitasi menjadi kebutuhan yang menjadi perhatian utama, sementara banyak tim bantuan tidak bisa membawa makanan ke daerah yang mengalami kerusakan jalan akibat longsor.

Gempa juga mempengaruhi operasional perusahaan raksasa Amerika Serikat di bidang energi, ExxonMobil, yang akan tutup selama 8 pekan.

Baca juga : Gempa Bermagnitudo 7,5 Guncang Papua Niugini, 30 Orang Diyakini Tewas

Perdana Menteri Peter O'Neil mengatakan pada pekan lalu, penutupan pabrik gas tersebut akan memiliki dampak besar terhadap ekonomi, di mana sangat bergantung pada sumber daya alam.

Direktur pelaksana ExxonMobil Papua Niugini Andrew Barry mengatakan, produksi proyek senilai 19 miliar dollar AS atau Rp 261,2 triliun akan dipulihkan secepat mungkin.

"Peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya di negara ini dan perusahaan," katanya.