Papua Niugini Umumkan Keadaan Darurat Pasca-gempa Magnitudo 7,5

PORT MORESBY, KOMPAS.com - Pemerintah Papua Niugini mengumumkan keadaan darurat untuk sejumlah Wilayah Dataran Tinggi yang hancur akibat gempa bermagnitudo 7,5.

Papua Niugini telah mengalokasikan 180 juta dollar Amerika Serikat atau Rp 2,4 triliun sebagai langkah pemulihan.

Namun, pengumuman keadaan darurat ini memungkinkan masuknya jutaan dolar bantuan internasional ke negara yang mengalami kesulitan keuangan tersebut.

"Ini bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya di Wilayah Dataran Tinggi. Pemerintah sedang melakukan langkah-langkah untuk mengatasinya," kata Perdana Menteri Peter O'Neill.

Pemerintah Papua Niugini menyatakan, pihaknya telah menyalurkan bantuan, namun penduduk di wilayah gempa mengaku belum mendapatkan bantuan.

Baca juga : Gempa Bermagnitudo 7,5 Guncang Papua Niugini, 30 Orang Diyakini Tewas

Euralia Tagobe, seorang warga Kota Tari yang letaknya paling dekat dengan pusat gempa mengatakan, banyak warga yang frustrasi akibat guncangan gempa.

"Warga sangat kecewa karena para wakil rakyat kami tidak datang ke lokasi secepat mungkin," katanya.

Para petugas kesehatan mengatakan, 10 orang meninggal di Kota Tari, ibu kota Provinsi Hela. Pejabat setempat William Bando mengatakan, ada banyak korban meninggal di daerah terpencil.

"Banyak warga yang terjebak di pegunungan dan terkubur tanah longsor," katanya.

"Gempa ini menelan korban jiwa sekitar 50 orang, menurut laporan yang saya terima, dan menghancurkan banyak rumah," tambahnya.

Dataran Tinggi Selatan

Pihak berwenang di Kota Mendi, ibu kota Provinsi Dataran Tinggi Selatan menyatakan, setidaknya 11 warga setempat meninggal dunia.

Proyek pembangunan sumber daya terbesar juga berada dalam zona gempa.

Exxon-Mobil terpaksa menghentikan sementara operasionalnya dan mengevakuasi staf yang tidak berkepentingan. Mereka juga menerbangkan tim peninjau bencana ke wilayah tersebut untuk melihat dampaknya terhadap warga setempat.

Baca juga : Pertama dalam Sejarah, Gunung Api Tak Aktif di Papua Niugini Meletus

Perusahaan Oil Search yang terdaftar di Australia juga harus menghentikan operasionalnya dan menarik stafnya dari lokasi.