Dampak Vaksin Demam Berdarah, Orangtua di Filipina Tolak Anaknya Diimunisasi

MANILA, KOMPAS.com - Dampak pemberitaan seputar vaksin demam berdarah yang dihentikan distribusi dan penjualannya di Filipina mulai terlihat. Para orangtua kini menolak mengikutkan anak-anak mereka dalam program imunisasi.

Kementerian Kesehatan Filipina, Jumat (2/2/2018) melaporkan, tingkat penerima imunisasi polio, cacar air, tetanus, dan penyakit yang bisa dicegah lainnya mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut mulai terjadi setelah pemerintah menghentikan penjualan dan distribusi vaksin demam berdara Dengvaxia pada bulan Desember, karena diduga terkait dengan kematian 14 anak penerima vaksin.

Baca juga: Filipina Selidiki Penyebab Kematian 14 Anak Diduga Terkait Vaksin DBD

Jika tidak segera diambil tindakan, dikhawatirkan situasi akan mengarah pada mewabahnya penyakit yang seharusnya dapat dicegah.

Salah seorang pejabat di Kementerian Kesehatan mengatakan, para orangtua kini takut dan menolak jika anak-anak mereka mendapat imunisasi, meski pun bukan imunisasi Dengvaxia.

"Warga Filipina sekarang menjadi takut akan seluruh vaksin. Program yang sedang kami jalankan kini dalam bahaya," kata Wakil Menteri Kesehatan Filipina Enrique Domingo dilansir AFP.

Filipina menjadi negara pertama di dunia yang mulai melaksanakan program imunisasi massal untuk vaksin demam berdarah pada 2016. Hingga 2017 lalu, sebanyak 830.000 anak telah menerima suntikan vaksin demam berdarah, Dengvaxia.

Namun pemerintah Filipina kemudian menghentikan program imunisasi massal sekaligus pendistribusian vaksin Dengvaxia, setelah muncul dugaan vaksin tersebut terkait dengan kematian 14 anak-anak.

Baca juga: Produsen Vaksin Demam Berdarah Desak Filipina Batalkan Penangguhan

Kabar diperburuk dengan informasi dari Sanofi, produsen vaksin, yang mengatakan pemberian Dengvaxia akan meningkatkan risiko dan gejala pada anak yang belum pernah terkena demam berdarah.

Meski Sanofi telah membantah vaksin yang mereka produksi berkaitan dengan kematian 14 anak, pemerintah tetap berkeras menghentikan imunisasi dan mulai menjalankan penyelidikan.