Filipina Selidiki Penyebab Kematian 14 Anak Diduga Terkait Vaksin DBD

MANILA, KOMPAS.com - Pemerintah Filipina tengah menyelidiki kasus kematian 14 anak yang diduga memiliki keterkaitan dengan vaksin demam berdarah.

Vaksin demam berdarah yang disebut Dengvaxia tersebut sempat diberikan pada anak-anak Filipina dengan cara imunisasi massal. Lebih dari 800.000 anak sekolah telah menerima vaksin tersebut pada tahun lalu

Namun kemudian, Sanofi, produsen vaksin yang berpusat di Perancis, mengeluarkan pengumuman bahwa pemberian vaksin tersebut dapat memperburuk gejala pada orang yang belum pernah terinfeksi.

Baca juga: Filipina Tangguhkan Program Vaksin DBD

Bersamaan dengan pengumuman tersebut, muncul kabar 14 anak yang mendapat suntikan vaksin Dengvaxia meninggal dunia. Meski belum ada bukti langsung yang mengarahkan vaksin sebagai penyebab kematian.

Pemerintah Filipina lantas memutuskan menghentikan distribusi dan penjualan vaksin Dengvaxia di masyarakat sejak Desember 2017. Pemerintah juga menuntut pertanggungjawaban Sanofi.

Sanofi telah melakukan klarifikasi dan bersikeras vaksin tersebut tidak berbahaya apalagi menyebabkan kematian.

Pemerintah Filipina pun menunjuk panel ahli independen untuk meninjau kasus tersebut dengan harapan mendapat hasil dalam satu dua pekan ke depan.

"Dua hal yang kami ingin ketahui, pertama menurut mereka apa yang menjadi penyebab kematian anak-anak tersebut dan kedua apakah menurut mereka kematian itu berkaitan dengan vaksinasi," kata Asisten Menteri Kesehatan Filipina Enrique Domingo, dikutip AFP, Jumat (5/1/2018).

Baca juga: Efek Vaksin DBD Bisa Berbahaya, Ini Penjelasan WHO dan IDAI

Laporan yang diterima kementerian sebelumnya, empat dari 14 kematian anak tersebut disebabkan demam berdarah, sementara sisanya karena lupus dan meningococcemia. Diharapkan jawaban dari panel ahli dapat memastikan laporan itu.

"Kita harus mengawasi 837.000 siswa yang telah divaksinasi dan bagi kami inilah yang terpenting," kata Menteri Kesehatan Francisco Duque.

Pemerintah sebelumnya juga telah menuntut pengembalian stok Dengvaxia yang tidak terpakai senilai 30 juta dolar AS (sekitar Rp 402 miliar).