Myanmar Tuding Banglades Hambat Proses Pemulangan Pengungsi Rohingya

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Myanmar menyebut Banglades bertanggung jawab atas tertundanya proses pemulangan pengungsi muslim Rohingya yang melarikan diri dari Rakhine, Agustus lalu.

Kondisi para pengungsi semakin memburuk akibat dikurung dalam kamp pengungsian yang kumuh.

Juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay menuding negara miskin yang dibanjiri gelombang pengungsi itu telah memperlambat proses pemulangan.

"Pemerintah Myanmar telah mengeluarkan pernyataan siap menerima kembali (para pengungsi) kapan pun," ujarnya kepada AFP, Rabu (1/11/2017).

"Tapi pemerintah Banglades justru masih mempertimbangkan kesepakatan antar-kedua negara," tambah Htay.

Baca juga: Myanmar Setuju Terima Lagi Pengungsi Rohingya dengan Syarat

Dia menambahkan, pemerintah Banglades belum menyerahkan rincian data pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayahnya sejak 25 Agustus lalu.

Namun, Htay menolak saat dikaitkan dengan pernyataannya pada media lokal yang menyebut Dhaka telah menerima dana bantuan hingga 400 juta dolar AS (sekitar Rp 5,4 triliun) untuk pembangunan tempat tinggal pengungsi Rohingya.

"Sampai saat ini mereka telah menerima hampir 400 juta dolar AS. Dengan penerimaan sebesar itu, kami khawatir mereka akan menunda program deportasi para pengungsi," kata Htay saat itu.

Menanggapi tuduhan itu, salah seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Banglades langsung membantah.

Dia mengatakan, kedua negara masih bekerja untuk mengatasi perbedaan dalam rancangan kesepakatan pemulangan pengungsi.

"Pemerintah Myanmar sendiri belum siap," ujar pejabat yang menolak disebut namanya.

Lebih dari 600.000 pengungsi muslim Rohingya telah melarikan diri dari negara bagian Rakhine di Myanmar menuju Banglades.

Baca juga: Wanita Rohingya Terpaksa Jadi Pekerja Seks, demi Bisa Makan

Setelah beberapa pekan mendapat tekanan global dan tuduhan penghapusan etnis, Myanmar akhirnya berjanji akan menerima kembali para pengungsi Rohingya setelah melalui proses verifikasi.

Namun kriteria yang diberikan masih samar. Menimbulkan kekhawatiran akan adanya pembatasan jumlah pengungsi yang bisa kembali.