Sadiq Khan Tuntut Otonomi Lebih Luas, Bukan ‘London Merdeka’

LONDON, KOMPAS.com – Pilihan rakyat Inggris untuk keluar dari blok Uni Eropa, atau yang dikenal dengan Britain Exit (Brexit) mulai berimbas pada sistem pemerintahan setelah sebelumnya memicu gejolak politik dan ekonomi.  

Wali kota London, Sadiq Khan, Selasa (28/6/2016), menuntut otonomi lebih luas bagi kota metropolis tersebut agar bisa cepat keluar dari ketidakpastian ekonomi akibat Brexit.

"Atas nama semua warga London, saya menuntut otonomi lebih luas untuk ibukota, sekarang," kata Khan, wali kota Muslim pertama di ibu kota negara salah satu negara besar di Barat itu.

Khan menyuarakan tuntutannya saat berpidato dalam sebuah pertemuan khusus dengan para pemimpin perusahaan atau pengusaha di London.

"London perlu bisa menentukan masa depannya sejak sekarang," kata Khan, seperti dilaporkan Reuters, Selasa (28/6/2016), malam WIB.

Hasil referendum Uni Eropa pada Kamis (23/6/2016) menunjukkan, 51,9 persen rakyat Inggris memilih “leave” atau keluar dari blok UE. Sisanya memilih "remain".

Khusus di kota metropolis London, 75,3 persen warganya memilih “remain” atau mengharapkan Inggris tetap bersama dengan UE dan sisanya memilih "leave".

Reuters/Guardian Para pendukung Brexit di Sunderland bersorak setelah mengetahui Inggris dipastikan meninggalkan Uni Eropa.

Dua hari setelah hasi; referendum diumumkan, muncul desakan untuk London merdeka dari Inggris dan menyatakan agar kota itu untuk bergabung dengan UE.

Desakan itu disampaikan dalam sebuah petisi secara daring (online) yang hingga kini sudah lebih dari satu juta orang menandatangani petisi tersebut.

"London, yang memilih jalan yang berbeda dari seluruh Inggris, membutuhkan ruang lebih banyak untuk menentukan nasib sendiri," kata Khan.