Di Australia, Sekolah Negeri Dilarang Bagi-bagi Kitab Suci

Larangan ini merupakan perubahan aturan terbaru bagi aktivitas pelajaran khusus keagamaan (Special Religious Instruction/SRI) kepada siswa di sekolah negeri.

Juru bicara pemerintah mengatakan, instruksi itu hanya berlaku terhadap kegiatan keagamaan yang dijalankan oleh guru yang tidak mempunyai kualifikasi atau oleh kelompok luar.

Namun, Dan Flynn dari Australian Christian Lobby mengatakan, pedoman itu tampaknya mencakup semua kegiatan pelajar.

"Dalam kebijakan SRI, tertera kalimat yang melarang kelompok doa, kelompok pemuda, klub, sesi informasi atau workshop keagamaan," kata Flynn. "Disebutkan bahwa forum atau acara yang merupakan promosi agama tertentu di sekolah-sekolah itu, di luar SRI dan tidak diizinkan."

Menurut Flynn, pihaknya setuju dengan pendapat bahwa pendidikan di sekolah negeri harus sekuler. "Tapi lain ceritanya kalau langkah ini merupakan upaya membuang agama dari sekolah, terutama pada waktu makan siang, ketika anak-anak bebas untuk membentuk klub mereka sendiri dan melakukan kegiatan sendiri," katanya.

Ia menyatakan, "Ini merupakan pembatasan serius pada kebebasan berserikat, serta kebebasan beragama bagi siswa SMA dan pelajar sekolah negeri."

Namun, orangtua murid, Lara Wood, dari Fairness In Religions In Schools (FERIS) mengatakan, pernyataan bahwa hak-hak siswa sedang dilanggar adalah "menggelikan". "Ini bukan menentang keimanan siswa yang mengekspresikan keyakinan mereka atau membawa Injil ke sekolah dan berdoa," kata Lara Wood.

"Klarifikasi baru dari peraturan ini menyebutkan bahwa kelompok agama tidak dapat menggunakan sekolah negeri untuk sarana misi, dengan datang dan menggunakan sekolah sebagai perluasan pengoperasian layanan mereka terhadap kaum muda," ujarnya.

"Aturan ini sebenarnya sama saja dengan, jika Menteri Pendidikan berkata kepada Partai Liberal atau Partai Buruh bahwa mereka tidak bisa masuk ke sekolah pada jam makan siang, dan menyampaikan pandangan politik mereka."

Membagikan kitab suci kepada siswa juga dilarang di sekolah-sekolah negeri.

Perubahan kebijakan yang dilakukan Departemen Pendidikan ini dilakukan menyusul temuan yang mengungkap bahwa Access Ministries, provider pengajaran agama di Victoria, telah membagi-bagikan apa yang disebut "Biblezine", yaitu kitab yang mengandung bahan homophobia.

Menurut pedoman tersebut, yang mulai berlaku bulan Juli 2014, pengajar yang punya akreditasi diizinkan untuk mengajar pelajaran agama, maksimal 30 menit per minggu, sebagai bagian dari kurikulum yang dijadwalkan.

Namun, School Policy Advisory Guide dari pemerintah menyatakan bahwa pelajaran agama tidak dapat diajarkan di sekolah-sekolah di luar kelas-kelas yang telah disetujui.

Namun, peraturan tersebut tidak akan menghentikan siswa untuk belajar tentang perayaan keagamaan, seperti Natal, Idul Fitri, atau Hanukkah. Siswa sekolah negeri juga tidak akan dicegah untuk menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.