Kesaksian WNI yang Jadi Korban Perdagangan Manusia di AS

Biro Investigasi Federal pun bergerak cepat. Berbekal keterangan Shandra dan data dari buku hariannya, FBI menggulung sindikat perdagangan manusia di New York. Tiga kepala sindikat— termasuk seorang warga Indonesia yang disebut-sebut Shandra—ditangkap. Puluhan perempuan berhasil dibebaskan, termasuk dua perempuan Indonesia yang bersama-sama Shandra menjadi korban perdagangan manusia.

“Dulu waktu membuat catatan itu saya tidak tahu kalau catatan ini akan membantu. Nggak sampai ke sana pikiran saya. Jadi, semacam kebetulan. Saya menyampaikan catatan itu kepada polisi hanya untuk satu tujuan, yaitu agar saya bisa membantu menyelamatkan dua teman saya— yang juga warga negara Indonesia dan masih belum bisa kabur,” ujarnya.

"Waktu kami berpisah—sewaktu saya kabur dulu—saya janji sama mereka saya akan kembali untuk mereka. Janji itu terngiang-ngiang terus waktu saya di polisi. Target saya waktu itu hanya untuk menyelamatkan kawan-kawan ini."

Shandra menyesalkan sikap pasif Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) ketika ia melaporkan apa yang dialaminya.

"Orang di KJRI bilang 'jika bebas boleh jalan-jalan ke mana saja tanpa paspor'. Saya sudah sampaikan paspor sudah diambil orang jahat dan sebagainya, tetapi mereka tidak percaya. Sulit meyakinkan orang di KJRI karena sudah dianggap bahwa pekerjaan saya memang untuk mendapat keuntungan. Maksudnya, saya memang dianggap sebagai pelacur yang datang ke sini untuk mencari keuntungan. Jadi, susah meyakinkan siapa saja," ujarnya.

Pihak KJRI, menurut Shandra, hanya mengatakan akan memberi dokumen jika akan pulang.

"Tapi, (KJRI) tidak tanya apakah saya ini homeless dan lain-lain. Tidak sampai sejauh yang saya bayangkan. Maksud saya, dulu saya bayangkan jika ada kesulitan kita bisa ke polisi atau perwakilan kita di Amerika. Tetapi, faktanya sulit sekali meminta bantuan," ujarnya.

VOA masih berupaya memperoleh keterangan dari KJRI New York terkait hal ini. Sejauh ini, lewat telepon dan SMS, pihak KJRI hanya mengatakan bahwa "itu kasus lama, kasus tahun 2001".

Senat Amerika

Pada 27 Januari 2014, Shandra bersama beberapa korban sindikat perdagangan manusia yang berhasil menyelamatkan diri dan para aktivis dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat penggiat isu ini berbicara di sidang dengar pendapat Senat Amerika.

Senator fraksi Partai Republik dari negara bagian Florida, Marco Rubio, memuji upaya dan keberanian Shandra dalam menyuarakan perlunya aturan yang lebih tegas bagi para kontraktor tenaga kerja dari luar Amerika, sebagaimana digariskan dalam "Comprehensive Immigration Reform Plan" (Rencana Reformasi Imigrasi Komprehensif) yang diusulkannya.

Usul serupa sebenarnya telah diajukan oleh senator fraksi Republik lainnya, Ed Royce, dan masih menunggu persetujuan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam laporan Global Trafficking in Persons 2013, Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan bahwa negara itu adalah "sumber, tempat transit, dan negara tujuan bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak, baik warga Amerika maupun warga asing, terkait kerja paksa, jeratan utang, perbudakan terpaksa, dan perdagangan seks", di mana para korban, terutama berasal dari Meksiko, Thailand, Filipina, Honduras, dan Indonesia.

Shandra, yang kini menetap di New York bersama dua orang anaknya dan membuka usaha katering kecil-kecilan, berharap bisa bekerja sama dengan badan-badan penggiat isu perempuan di Indonesia untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban.

Ia bersedia memberi informasi kepada mereka yang ingin bekerja di Amerika dengan cara legal dan mendampingi mereka yang menjadi korban. Voice of Hope, salah satu unit lembaga "Safe Horizon" yang dipimpinnya, selama ini berupaya memberdayakan, mendidik, dan menjangkau korban sindikat perdagangan manusia yang bertahan.

Shandra juga telah bekerja sama dengan beberapa badan lain di Amerika yang berjuang mendorong lolosnya aturan yang lebih tegas di tingkat DPR Amerika.

Belajar dari pengalaman pahitnya ketika melaporkan apa yang dialaminya dulu, Shandra juga berharap aparat keamanan dan pihak berwenang—termasuk perwakilan-perwakilan negara yang ada di suatu negara—lebih mendengar suara korban.