AS Dianggap Ikut Campur atas Hong Kong dan Xinjiang, Ini Rencana Balasan China

Pengamat diplomatik maupun media pemerintah menyebut, Beijing bisa memberlakukan larangan visa terhadap pejabat AS.

Bahkan, salah satu editor mengklaim setiap pemegang paspor diplomatik dilarang memasuki Xinjiang, di mana Muslim Uighur diduga ditahan.

Kabar itu diembuskan Hu Xijin, Pemimpin Redaksi Global Times, harian yang berafiliasi dengan harian People's Daily.

Hu menjelaskan berdasarkan kabar yang dia dapat, China mempertimbangkan menerapkan larangan visa sejak Kongres berencana menerapkan UU soal Xinjiang.

"Selain itu, mereka yang mempunyai paspor diplomatik AS bakal dilarang masuk Xinjiang," kata Hu dikutip SCMP Selasa (3/12/2019).

Pakar maupun aktivis menyatakan, setidaknya 1 juta Muslim Uighur dan minoritas lainnya ditahan di fasilitas Xinjiang.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan sejumlah pejabat Negeri "Uncle Sam" terang-terangan mengkritik situasi di sana.

Negeri "Panda" menegaskan, fasilitas tersebut merupakan sekolah vokasi dengan tujuan menepis benih ekstremisme.

Mereka menyatakan bahwa baik AS maupun negara Barat lainnya sudah ikut campur dalam kedaulatan dan urusan internal mereka.

China meradang ketika pada pekan lalu, Presiden AS Donald Trump menandatangani UU HAM dan Demokrasi Hong Kong.

Beijing menjawab dengan membekukan izin bagi kapal perang AS untuk merapat dan mengisi logistik di salah satu pusat finansial dunia itu.

Kementerian Luar Negeri China juga mengumumkan sanksi kepada lima organisasi nirlaba (NGO) yang dianggap mendukung kekerasan Hong Kong.

Kementerian tidak menyebut sanksi seperti apa yang bakal diumumkan. Tapi, larangan visa disebut masuk dalam pertimbangan.

Lu Xiang, peneliti Akademi Ilmu Sosial China di Beijing menuturkan, negara itu punya otoritas melarang siapa pun masuk ke wilayahnya.

"China mendukung perdagangan dengan negara lain. Tapi jika negara itu mencampuri internal mereka, maka mereka tak segan memberi sanksi," jelasnya.

Shi Yinhong, profesor hubungan internasional di Universitas Renmin berujar meski aksi balasan China simbolik, tapi bisa jadi peringatan bagi NGO.

Pakar lain dari Renmin, Diao Daming, mengatakan diplomat AS bisa diusir dari Hong Kong jika terbukti terlibat dengan NGO yang disanksi.