Pemimpin Hong Kong Kembali Peringatkan AS untuk Tidak Ikut Campur

Peringatan itu muncul menyusul aksi protes akhir pekan lalu di mana massa menyerukan permintaan bantuan kepada presiden Amerika Serikat agar bertindak, meningkatkan tekanan, dan membebaskan kota Hong Kong dari China.

Ratusan massa pengunjuk rasa, pada Minggu (8/9/2019) melakukan aksi berbaris menuju konsulat Amerika terdekat untuk meminta kepada Kongres AS mengesahkan RUU yang menyatakan dukungan terhadap gerakan pro-demokrasi di Hong Kong.

Rancangan undang-undang yang diusulkan tersebut dapat merusak hak istimewa perdagangan AS khusus Hong Kong dengan mengamanatkan pemeriksaan berkala terhadap otoritas berwenang apakah masih menghormati Undang-Undang Dasar, yang mendukung status semi-otonom kota itu.

Namun pemimpin eksekutif Hong Kong yang pro-Beijing, Carrie Lam, memperingatkan bahwa setiap perubahan dalam hubungan ekonomi Hong Kong dengan Washington akan dapat mengancam keuntungan bersama.

"Sangat tidak pantas bagi negara mana pun untuk ikut campur dalam urusan Hong Kong," ujar Lam kepada wartawan, Selasa (10/9/2019).

"Saya berharap tidak ada lagi orang di Hong Kong yang secara aktif menjangkau untuk memberi tahu Amerika Serikat agar mengambil tindakan," tambah Lam, dikutip AFP.

Sejumlah politisi AS di kedua kubu telah menyatakan dukungannya terhadap para pengunjuk rasa yang menginginkan demokrasi di Hong Kong.

Namun pemerintahan Presiden Donald Trump telah memilih untuk mempertahankan pendekatan yang lebih mudah dalam kaitannya dengan perang dagang melawan China.

Trump telah menyerukan resolusi damai untuk krisis politik dan mendesak Beijing untuk tidak meningkatkan tindakan kerasnya dalam mengatasi aksi protes.

Tetapi Trump juga mengatakan bahwa sepenuhnya terserah China untuk menangani aksi protes di Hong Kong.

Washington juga telah membantah tuduhan Beijing yang menyatakan bahwa mereka mendukung aksi demonstrasi di Hong Kong.

Sebaliknya China, disebut tak memiliki cukup bukti untuk mendukung tuduhannya, selain pernyataan dari sejumlah politisi AS.

Sebelumnya diberitakan, ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi kembali turun ke jalan dan menggelar aksi meski pemerintah Hong Kong telah memutuskan mencabut RUU Ekstradisi.

Dengan membawa bendera Amerika Serikat dan menyanyikan lagu kebangsaan AS mereka berbaris menuju Konsulat AS dan meminta Presiden Donald Trump untuk "membebaskan" Hong Kong dari penguasaan China.

Aksi protes di Hong Kong telah memasuki pekan ke-14, sejak pertama kali massa turun ke jalan pada bulan Juni lalu, yang dipicu RUU Ekstradisi namun kini berkembang menjadi gerakan menuntut reformasi demokrasi yang lebih luas.