PM Pakistan Tuding India Rencanakan Aksi Militer ke Wilayah Kashmir

Khan melakukan kunjungan ke Muzaffarabad, ibu kota Kashmir yang dikontrol Pakistan, untuk pertama kalinya sejak menjabat sebagai perdana menteri pada 2018.

Dalam pidatonya yang merayakan Hari Kemerdekaan Pakistan, Khan menyampaikan di hadapan parlemen setempat bahwa India sedang merencanakan aksi militer ke Kashmir.

Aksi tersebut, menurut Khan, bakal lebih luas dibandingkan Februari lalu, saat jet-jet tempur India terlibat pertempuran udara dengan jet Pakistan di atas wilayah yang disengketakan.

"Mereka (India) telah membuat rencana yang lebih mengerikan untuk mengalihkan perhatian dunia dari tindakan yang mereka lakukan di Kashmir."

"Tentara Pakistan sadar sepenuhnya bahwa mereka (India) telah membuat rencana untuk mengambil tindakan di Azad Kashmir," kata Khan, merujuk pada wilayah Kashmir yang dikontrol Pakistan.

Khan pun kembali mengulang komentar yang membandingkan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), organisasi nasionalis Hindu dan sayap kanan India, yang merupakan induk ideologis Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, dengan Partai Nazi Jerman.

Perwakilan angkatan bersenjata maupun Kementerian Luar Negeri India tidak segera menanggapi komentar yang disampaikan Khan.

Dilansir Reuters, Pemerintah India telah membatalkan status otonomi khusus wilayah Kashmir di negara bagian Jammu dan Kashmir, pada 5 Agustus lalu, menggunakan dekrit presiden yang mencabut Pasal 370 dalam Undang-Undang Konstitusi.

Otoritas India juga telah memberlakukan penguncian dan pemutusan jaringan komunikasi dan internet di Srinagar, ibu kota negara bagian Jammu dan Kashmir, yang mengisolasi warga dari dunia luar.

Sebagai tanggapan balasan, Pakistan memutuskan untuk menangguhkan perdagangan bilateral serta semua jaringan transportasi umum yang menghubungkan kedua wilayah Kashmir. Selain itu, Pakistan juga mengusir duta besar India di Islamabad.

Wilayah Kashmir di kaki pegunungan Himalaya telah menjadi sengketa India dengan Pakistan sejak kemerdekaan kedua negara pada 1947.

India memerintah wilayah Lembah Kashmir di selatan, sementara Pakistan mengendalikan wilayah Azad Kashmir di barat. Sebagian wilayah di utara yang berpenduduk sedikit berada di bawah kendali China.

Walau demikian, perselisihan untuk menguasai secara penuh wilayah Kashmir masih terus berlanjut. Tercatat sudah dua kali perang pecah antara India dengan Pakistan untuk memperebutkan wilayah itu.

Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan, status otonomi khusus yang berlaku sejak lebih dari enam dekade lalu di Kashmir telah memicu terjadinya terorisme, separatisme, nepotisme, dan korupsi besar-besaran.

"Saya memiliki keyakinan penuh bahwa kita akan dapat membebaskan Jammu dan Kashmir dari terorisme dan separatisme di bawah sistem (baru) ini," ujar Modi, Kamis (8/8/2019).

"Dengan Kashmir kini sepenuhnya menjadi bagian dari persatuan India, kawasan itu akan menikmati lebih banyak pekerjaan, perubahan dan birokrasi," tambahnya.

Penghapusan status istimewa Kashmir telah menjadi kekhawatiran sejak lama bahwa cara hidup dan adat setempat akan hilang bersamaan dengan arus migrasi dari negara bagian lain di India.

Para pengamat menyebut pemerintah India secara sengaja ingin mengubah demografi kawasan itu dengan mengizinkan warga dari luar Kashmir, yang mayoritas Hindu, untuk berpindah ke sana.

Penghapusan status istimewa itu juga diperkirakan bakal memperburuk perlawanan dari kelompok pemberontak dan pemberontakan yang telah berjalan selama tiga dekade, serta menewaskan hingga lebih dari 70.000 orang, terutama warga sipil.