Seoul: Pengurangan Sanksi Korea Utara dapat Terjadi Lebih Cepat

Dalam pertemuan tingkat tinggi antara kedua pemimpin negara di Singapura, Selasa (12/6/2018) pekan lalu, dihasilkan penandatanganan kesepakatan komitmen Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi.

Usai pertemuan, AS melalui menteri luar negerinya, Mike Pompeo menegaskan pihaknya akan tetap memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara hingga Pyongyang dapat melakukan denuklirisasi secara lengkap, terverifikasi dan tak dapat dikembalikan.

Namun demikian, Korea Selatan, pada Senin (18/6/2018), menyampaikan bahwa pengurangan sanksi Korea Utara dapat terjadi lebih cepat.

"Pernyataan sikap kami adalah bahwa sanksi harus tetap diberlakukan sampai Korea Utara mula mengambil langkah-langkah yang berarti dan nyata menuju terjadinya denuklirisasi," kata Menteri Luar Negeri Korsel, Kang Kyung-wha dilansir AFP.

Dia menambahkan, Seoul dengan Washington tetap berbagi pandangan terhadap "gambaran besar" yag sama dan akan terus melanjutkan kerja sama konsultasi yang erat.

Komentar Korea Selatan ini muncul beberapa hari usai pernyataan Kementerian Luar Negeri China yang menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan pengurangan sanksi kepada sekutunya, Korut.

China sebagai sekutu terdekat Korea Utara mernjadi penyumbang 90 persen perdagangan di Pyongyang.

Sementara para pakar menilai, pertemuan antara Trump dengan Kim di Singapura telah membuat kebijakan sanksi terhadap Korea Utara lebih sulit diterapkan, bahkan jika nantinya diplomasi keduanya berakhir gagal.

"Simbolisme pertemuan telah memastikan bahwa kampanye tekanan maksimum sudah mencapai puncaknya."

"Dalam praktiknya, China dan Korea Selatan akan terus mendorong akan terjadinya pelemahan tekanan ekonomi kepada Korea Utara," kata pengamat senior studi Korea, Dewan Hubungan Luar Negeri AS, Scott Snyder.