Jenderal James “Mad Dog” Mattis, Menhan Pilihan Trump

NEW YORK, KOMPAS.com - Purnawirawan Jenderal Marinir bintang empat James Mattis bakal mengisi kabinet Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump sebagai Menteri Pertahanan.

“Dia sosok yang luar biasa. Sosok yang paling mirip dengan sosok legendaris Jenderal George Patton,” puji Trump ketika mengumumkan nama Mattis di Cincinnati, Ohio, Kamis malam (1/12/2016) waktu setempat.

Penunjukan Mattis diyakini sebagai sinyal bahwa pemerintahan Trump akan mengambil posisi keras terhadap terorisme dan isu-isu di Timur Tengah. Demikian diberitakan laman Washington Post.

Jenderal yang sering dijuluki “Mad Dog” karena kepiawaian dan keagresifannya berstrategi di atas kertas dan di lapangan ini, adalah pengkritik kebijakan militer mantan bosnya Presiden Barack Obama.

Mattis menilai pemerintahan Obama tidak memiliki strategi yang jelas untuk menangani masalah yang sedang berkecamuk di Timur Tengah.

Jenderal yang jabatan terakhirnya adalah Panglima Komando Pusat (CENTCOM) ini juga sosok yang kerap mengkritik Iran dan kesepakatan nuklir yang ditandatangani.

Dia pernah menyebut walau nama-nama seperti Al Qaeda dan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) kerap menjadi fokus, namun sebenarnya yang paling berbahaya bagi stabilitas Timur Tengah adalah rejim Iran.

Jenderal berusia 66 ini menyebut kesepakatan nuklir hanya akan memperlambat dan tidak menghentikan upaya Iran untuk memperoleh senjata nuklir.

Mattis memang memiliki banyak kemiripan posisi militer dengan Trump, misalnya dalam perihal Iran.

Namun, bukan berarti dia tidak memiliki perbedaan pendapat dengan taipan real estat itu.

Ketika masa kampanye pilpres, Mattis menyuarakan kekhawatirannya mengenai kemesraan Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dia menyebut Rusia berkeinginan menghancurkan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Mattis akan menjadi sosok militer kedua yang ditunjuk sebagai Menhan dalam sejarah AS.

Purnawirawan ini akan mengikuti jejak Jenderal George Marshall, Menhan periode 1950-1951.

Selain itu karena dia baru pensiun tiga tahun, Mattis memerlukan klausa khusus dari Senat AS untuk mengemban posisi barunya ini.

Peraturan di AS menyatakan jabatan Menhan tidak dapat dijabat purnawirawan militer, kecuali telah menghabiskan masa pensiun minimal 7 tahun.

Klausa khusus ini diberikan kepada Jenderal Marshall ketika itu.