Abaikan Peringatan AS, Irak Terima Kunjungan Presiden Iran

BAGHDAD, KOMPAS.com - Presiden Iran Hassan Rouhani tiba di Baghdad, Irak dalam kunjungan resmi, Senin (11/3/2019), di tengah tekanan AS untuk membatasi hubungannya dengan Teheran.

Dilansir Al Arabiya, kunjungan Rouhani ke Irak bertujuan untuk mempererat hubungan datang antara kedua negara sekaligus menunjukkan bukti bahwa Teheran masih memiliki pengaruh di Timur Tengah, meski ada sanksi dari AS.

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, yang telah lebih dulu tiba di Baghdad untuk mempersiapkan kedatangan Rouhani menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah Iran yang telah menentang sanksi yang tidak adil dan ilegal yang dijatuhkan AS.

"Kedua pihak telah melakukan diskusi yang sangat baik," kata Zarif dalam konferensi pers bersama dengan didampingi menteri luar negeri Irak, Mohammed Ali al-Hakim, Minggu (10/3/2019).

Baca juga: Turki dan Iran Siap Gelar Operasi Gabungan Melawan Pemberontak Kurdi

Irak telah diberi keringanan terbatas untuk dapat terus mengimpor listrik dan gas alam dari Iran, namun Washington juga menyerukan agar Baghdad dapat bermitra dengan perusahaan-perusahaan AS untuk dapat menjadi negara yang mandiri dalam hal energi.

Iran merupakan negara pemasok utama barang-barang impor ke Irak, setelah Turki.

Dalam pertemuannya dengan pihak Irak, Presiden Rouhani juga disebutkan bakal melakukan pembicaraan yang mencakup berbagai sektor, termasuk perdagangan dan kesehatan.

Irak dan Iran berencana untuk meningkatkan perdagangan bilateral tahunan dari 12 miliar dollar AS menjadi 20 milliar dollar AS. Sebagian besar melalui ekspor gas dan energi dari Iran.

Selama kunjungan perdananya ke Irak, Rouhani akan bertemu dengan Perdana Menteri Irak Adil Abdul-Mahdi, Presiden Barham Salih, dan kepala ulama Syiah Ayatollah Ali Sistani. Demikian dilansir situs resmi pemerintah Iran.

"Rouhani datang untuk membahas... perdagangan antarnegara dan masalah pelonggaran pertukaran perdagangan dalam mata uang Irak dan menemukan cara lain, seperti Jerman dan Inggris, untuk mengadopsi mata uang alternatif Eropa untuk menghindari sanksi AS," kata analis politik Irak, Hisham al-Hashemi kepada AFP.

Baca juga: Menteri Luar Negeri Iran Mundur karena Tak Tahu Assad Berkunjung