Wapres Filipina: Masalah Narkotika Tak Bisa Diselesaikan dengan Peluru

MANILA, KOMPAS.com - Wakil presiden Filipina Leni Robredo mengkritik kebijakan perang melawan narkotika yang dikobarkan Presiden Rodrigo Duterte.

Robredo mengatakan, masalah narkotika di Filipina tak bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan peluru.

Rekaman komentar Robredo yang dikirimkan ke sejumlah media pada Rabu (15/3/2017), merupakan kritik paling keras terhadap kebijakan Presiden Duterte ini.

Dalam pidato yang akan diputar dalam forum tentang pembunuhan ekstrajudisial di Vienna, Austria, Kamis (16/3/2017), Robredo menyampaikan keprihatinan terhadap terus meningkatnya jumlah korban tewas dalam perang melawan narkoba ini.

Apalagi, sebagian besar korban tewas adalah tersangka pengedar narkoba miskin serta minimnya transparansi dan akuntabilitas terkait kebijakan ini.

"Kita sekarang menyaksikan sebuah statistik yang sangat mengerikan. Sejak Juli tahun lalu, 7.000 orang tewas dalam serangkaian eksekusi," ujar Robredo.

Robredo menegaskan, masyarakat Filipina memang berhak mendapatkan kondisi lingkungan yang aman.

Namun, lanjut dia, menyelesaikan masalah narkotika tidak bisa hanya dengan menggunakan peluru.

"Masalah ini harus dilihat sebagai sebuah masalah kesehatan publik yang kompleks, sangat terkait dengan kemiskinan dan ketimpangan sosial," tambah Robredo.

Robredo menambahkan, dia menerima banyak keluhan dari warga miskin Filipina yang ketika digeledah polisi tak bisa meminta keadilan karena mereka hidup secara ilegal di atas tanah yang bukan milik mereka.

Robredo melanjutkan, dia juga mendapat informasi bahwa para penegak hukum terkadang mengancam keluarga tersangka pengedar narkotika saat mereka tak memberi tahu keberadaan seorang tersangka.

Sementara itu, juru bicara kepresidenan Ernesto Abella mengatakan, Robredo bisa berbicara apapun terkait masalah publik tetapi disarankan agar tak menyampaikan tuduhan tak berdasar.

Duterte dan kepolisian nasional Filipina berulang kali mengatakan tidak pernah melakukan pembunuhan ekstrajudisial, tetapi mereka secara publik kerap mengancam para tersangka kasus narkoba dengan kematian.

Dalam sistem pemerintahan Filipina, presiden dan wakil presiden dipilih secara terpisah dan seringkali keduanya berasal dari partai politik yang berseteru.

Robredo, anggota Partai Liberal yang oposisi, mengundurkan diri dari kabinet karena besarnya perbedaan prinsip dengan Presiden Duterte.