Cegah Junta Militer Berkuasa, 7 Partai Politik Thailand Bentuk Koalisi

BANGKOK, KOMPAS.com - Sejumlah partai politik di Thailand menyatakan bakal membentuk koalisi demi menggagalkan partai yang didukung militer berkuasa, menyusul pemungutan suara dalam pemilu pertama sejaka kudeta 2014.

Langkah koalisi diambil setelah hasil pemungutan suara pada Minggu (24/3/2019), menunjukkan dua partai utama mengklaim sebagai pemenang dan berhak memimpin pemerintahan.

Tujuh partai anti-junta yang dipimpin Partai Pheu Thai, mengatakan siap berkoalisi demi memenangkan sebanyak mungkin kursi parlemen hingga cukup untuk membentuk pemerintahan yang tidak menyertakan sekutu yang didukung militer.

"Kami ingin menghentikan rezim agar tidak berkuasa," ujar kandidat perdana menteri dari Partai Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan, dalam konferensi pers mengumumkan koalisi, Rabu (27/3/2019).

Baca juga: Pemantau: Pemilu Thailand Cenderung Untungkan Junta Militer

Koalisi blok tujuh, yang juga mencakup Partai Future Forward, yang fokus pada kaum muda, mengklaim bakal meraih 255 dari total 500 kursi majelis rendah yang diperebutkan.

"Ini adalah proses lengkap untuk membentuk pemerintahan," kata pemimpin Future Forward, Thanathorn Juangroongruangkit.

Partai Pheu Thai adalah partai yang berafiliasi dengan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan selalu meraih kemenangan dalam pemilu sejak 2001.

Koalisi yang baru dibentuk tersebut bertujuan mengantarkan Thailand ke era politik pro-demokrasi.

"Kami akan bekerja sama dengan setiap partai yang hadir dalam konferensi pers hari ini, apa pun hambatan yang bakal mengadang di depan. Kami siap menghentikan rezim dari memegang kekuasaan," kata Thanathorn.

Partai Phalang Pracharat, yang didukung militer dipimpin oleh kepala junta sekaligus kandidat perdana menteri Prayut Chan-O-Cha, disebut meraih 7,6 juta suara, unggul sekitar 400.000 suara dari Partai Pheu Thai.

Phalang Pracharat juga mengharapkan untuk mengamankan lebih dari separuh dari jumlah total kursi di majelis rendah.

Komisi Pemilihan Umum secara tidak sengaja menunda pengumuman resmi yang seharusnya disampaikan pada Senin (25/3/2019), memicu dugaan adanya tindak penyelewengan.

Sebelumnya Komisi Pemilihan mengatakan hampir 2 juta surat suara tidak sah.

Baca juga: Mantan Perdana Menteri Sebut Pemilu Thailand Diwarnai Kecurangan