Mantan Perdana Menteri Sebut Pemilu Thailand Diwarnai Kecurangan

HONG KONG, KOMPAS.com - Mantan perdana menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, menuduh pelaksanaan pemilihan umum di negaranya telah diwarnai penyimpangan dan kecurangan.

Rakyat Thailand akhirnya kembali melakukan pemilu, yang pertama sejak berlangsungnya kudeta 2014, pada Minggu (24/3/2019) lalu.

Hasil akhir perhitungan suara akan diumumkan pada Senin (25/3/2019).

Namun hingga penghitungan suara sementara yang telah menghitung 91 persen suara, Partai Palang Pracharath, yang mengusung calon petahana, sekaligus pemimpin junta militer Jenderal Prayuth Chan-O-Cha masih memimpin dengan perolehan lebih dari 7,3 juta suara.

Menanggapi hasil tersebut, Thaksin, yang diwawancarai AFP di Hong Kong, Senin (25/3/2019), mengatakan bahwa pemilu di Thailand telah dicurangi.

Baca juga: Pemilu Thailand: Partai Pro-Militer Unggul di Perolehan Suara

"Semua orang di Thailand, masyarakat internasional yang mengawasi pemilihan di Thailand, tahu bahwa ada penyimpangan," katanya.

"Apa yang kita katakan, harus kita katakan, pemilu curang ada di sana. Dan ini tidak baik untuk Thailand," tambahnya.

Taipan berusia 69 tahun yang digulingkan dalam kudeta pada 2006 itu tetap menjadi tokoh penting dan menonjol dalam gerakan perlawanan menentang pemerintahan junta di Thailand.

Namun selama berbulan-bulan menjelang pemungutan suara, Thaksin tidak pernah buka suara.

Barulah setelah pemilu dilangsungkan, dia menuduh junta telah menumpuk dukungan sebelum pemungutan suara dan melakukan trik licik dalam kotak suara.

"Dalam pertandingan apa pun, jika peraturan dan wasit tidak adil, maka hasilnya tidak akan pernah dihormati," ujarnya.

Ditanya pendapatnya tentang pemilihan yang kemungkinan telah dicurangi, Thaksin menjawab tegas, "Pasti".

Saat ditanya apakah dirinya memiliki bukti kecurangan itu, Thaksin menyebutkan daftar laporan surat suara yang diduga kuat telah dicurangi untuk partai pro-militer di provinsi-provinsi utama, serta adanya sejumlah besar suara yang dinyatakan tak sah oleh pejabat pemilu.

"Jika Anda melihat jumlah surat suara dan jumlah suara pemilih, maka akan tampak surat suara lebih banyak dari jumlah suara pemilih di sebagian besar provinsi," ujarnya.

Baca juga: Hari Ini, Pemilu Thailand Pertama Sejak Kudeta 2014 Digelar