Pemantau: Pemilu Thailand Cenderung Untungkan Junta Militer

BANGKOK, KOMPAS.com - Pemilu Thailand yang digelar pada Minggu (24/3/2019) dianggap cenderung menguntungkan partai yang dekat dengan junta militer.

Demikian pernyataan sebuah organisasi pemantau pemilu pada Selasa (26/3/2019). Lembaga ini juga mengkritik proses penghitungan suara yang memicu sengketa.

Keraguan yang meliputi hasil pemilu telah menghilangkan harapan pemilu pertama sejak kudeta militer 2014 ini akan mengakhiri gonjang-ganjing politik selama hampir 15 tahun di Thailand.

Baca juga: Mantan Perdana Menteri Sebut Pemilu Thailand Diwarnai Kecurangan

Jaringan untuk Pemilu Bebas Asia (ANFREL) yang berbasis di Bangkok ini tidak menyatakan adanya kecurangan dalam pemilu, di mana partai pro-junta Parang Pracharat dan Pheu Thai yang tekait mantan PM Thaksin Shinawatra sama-sama megklaim kemenangan.

"Secara keseluruhan, suasana pemilu cenderng menguntungkan junta militer," kata Amael Vier, salah seorang star ANFREL dalam sebuah jumpa pers.

Saat ditanya apakan pemilu Thailand sudah berjalan dengan bebas dan adil, ANFREL tidak menjawab dengan gamblang.

"Banyak hal yang harus sama-sama dipertimbangkan. Tidak adil untuk menyimpulkan apakah seluruh proses ini bebas dan adil atau tidak," kata ketua misi ANFREL, Rohana Nishanta Hettiarachchie.

Sejauh ini Komisi Pemilu Thailand belum memberikan komentar. Namun, sebelumnya komisi pemilu menolak mengomentari tuduhan kecurangan pemilu.

Dengan baru separuh hasil pemilu dilaporkan, partai yang mendukung PM Prayuth Chan-o-Cha mengatakan tengah mengumpulkan rekan koalisi untuk membentuk pemerintahan.

Namun, kelompok oposisi partai Pheu Thai, yang setia kepada Thaksin, menyebut adanya kejanggalan dan mempertimbangkan langkah hukum.