Pemantau: Pemilu Thailand Cenderung Untungkan Junta Militer

BANGKOK, KOMPAS.com - Pemilu Thailand yang digelar pada Minggu (24/3/2019) dianggap cenderung menguntungkan partai yang dekat dengan junta militer.

Demikian pernyataan sebuah organisasi pemantau pemilu pada Selasa (26/3/2019). Lembaga ini juga mengkritik proses penghitungan suara yang memicu sengketa.

Keraguan yang meliputi hasil pemilu telah menghilangkan harapan pemilu pertama sejak kudeta militer 2014 ini akan mengakhiri gonjang-ganjing politik selama hampir 15 tahun di Thailand.

Baca juga: Mantan Perdana Menteri Sebut Pemilu Thailand Diwarnai Kecurangan

Jaringan untuk Pemilu Bebas Asia (ANFREL) yang berbasis di Bangkok ini tidak menyatakan adanya kecurangan dalam pemilu, di mana partai pro-junta Parang Pracharat dan Pheu Thai yang tekait mantan PM Thaksin Shinawatra sama-sama megklaim kemenangan.

"Secara keseluruhan, suasana pemilu cenderng menguntungkan junta militer," kata Amael Vier, salah seorang star ANFREL dalam sebuah jumpa pers.

Saat ditanya apakan pemilu Thailand sudah berjalan dengan bebas dan adil, ANFREL tidak menjawab dengan gamblang.

"Banyak hal yang harus sama-sama dipertimbangkan. Tidak adil untuk menyimpulkan apakah seluruh proses ini bebas dan adil atau tidak," kata ketua misi ANFREL, Rohana Nishanta Hettiarachchie.

Sejauh ini Komisi Pemilu Thailand belum memberikan komentar. Namun, sebelumnya komisi pemilu menolak mengomentari tuduhan kecurangan pemilu.

Dengan baru separuh hasil pemilu dilaporkan, partai yang mendukung PM Prayuth Chan-o-Cha mengatakan tengah mengumpulkan rekan koalisi untuk membentuk pemerintahan.

Namun, kelompok oposisi partai Pheu Thai, yang setia kepada Thaksin, menyebut adanya kejanggalan dan mempertimbangkan langkah hukum.

Meski demikian, partai Pheu Thai juga mengatakan  memenangkan pemilu dan sedang membentuk pemerintahan koalisi.

Dengan kondisi ini, maka diperlukan waktu beberapa hari atau bahkan beberapa pekan sebelum mengetahui partai peraih kursi terbanyak di parlemen sebagai syarat untuk membentuk pemerintahan.

Hasil tak resmi untuk 350 kursi yang dipilih langsung untuk anggota parlemen dirilis pada Senin (25/3/2019).

Hasilnya menunjukkan, partai Pheu Thai mendapatkan 137 kursi sementara partai pendukung junta memperoleh 97 kursi.

Namun, hasil resmi termasuk 150 "kursi partai" bisa diketahui paling cepat pada 9 Mei mendatang. Demikian komisi pemilihan Thailand.

Baca juga: Pemilu Thailand: Partai Pro-Militer Unggul di Perolehan Suara

Sejak 2004, Thailand terus diguncang aksi unjuk rasa yang dilakukan penentang dan pendukung PM Thaksin.

Partai pendukung Thaksin selalu memenangkan pemilu sejak 2001 tetapi miliarder populis itu digulingkan militer pada 2006.

Setelah Thaksing lengser, sang adik Yingluck menduduki kursi perdana menteri sebelum digulingkan lewat kudeta pada 2014.