BANGKOK, KOMPAS.com - Pemerintah militer yang berkuasa di Thailand menolak rumor yang berkembang luas tentang kemungkinan terjadinya kudeta, usai tanda pagar #ThaiCoup yang ramai di Twitter.
Diwartakan Straits Times, Senin (11/2/2019), desas-desus itu muncul setelah beredarnya sebuah dokumen palsu yang beredar di media sosial sepanjang akhir pekan lalu.
Perdana Menteri Thailand sekaligus pemimpin junta militer Prayut Chan-o-cha mengatakan, dokumen yang menyebutkan adanya pemecatan jenderal-jenderal militer penting tersebut tidaklah benar.
Baca juga: Dibebaskan Thailand, Pesepak Bola Bahrain Pulang ke Melbourne
"Masalahnya sedang diselidiki dan pelakunya akan dihukum," katanya.
Tanda pagar #ThaiCoup di Twitter menjadi top trending di Thailand sejak Minggu (10/2/2019), setelah dokumen palsu diunggah.
Trending on Twitter last night in #Thailand was the hashtag #????????? (#ThaiCoup). This rumor has been fueled by the recent political upheavals and sightings of troop movements. Though the latter can be explained by Cobra Gold. But nevertheless, we should keep an eye on this. pic.twitter.com/wXQw9AMWoE
— Richard Barrow in Thailand ???????? ???????? (@RichardBarrow) 10 Februari 2019
Ternyata, itu bukan satu-satunya dokumen palsu yang disoroti oleh warganet. Arsip resmi lainnya berisi perintah polisi anti-huru hara untuk menjaga landmark provinsi Phichit.
Namun, polisi menyebut dokumen tersebut sebagai pengerahan yang rutin.
Ada juga beberapa netizen yang mengunggah foto tank militer berada di jalan-jalan selama akhir pekan lalu.
Sekali lagi, pihak berwenang harus mengklarifikasi dengan mengatakan artileri itu diangkut untuk latihan militer tahunan Cobra Gold.
Rumor tentang kudeta juga muncul bersamaan dengan ambisi anggota kerajaan Thailand untuk meraih kursi perdana menteri.
Seperti diketahui, Putri Ubolratana, kakak Raja Maha Vajiralongkorn, mencalonkan diri sebagai perdana menteri dalam pemilu tahun ini melalui Partai Thai Raksa Chart.
Baca juga: Nama Putri Ubolratana Resmi Dicoret sebagai Kandidat PM Thailand
Namun, komisi pemilihan umum Thailand secara resmi mendiskualifikasi sang putri usai raja mengecam pencalonan kakaknya.
Raja bersikukuh, keluarga kerajaan harus berada di atas kepentingan politik dan menggambarkan pencalonan Ubolratana itu amat tidak pantas.
Thailand saat ini diperintah oleh rezim militer melalui kudeta pada 2014. Sejak menjadi monarki konstitusional, ada 12 kudeta yang berhasil.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.