Kompas.com - 06/11/2018, 16:37 WIB

TEHERAN, KOMPAS.com - Pemerintah Iran mendesak PBB agar meminta pertanggungjawaban AS atas sanksi ekonomi yang kembali diberlakukan kepada Teheran.

Negara republik Islam itu dianggap bahwa sanksi yang dijatuhkan AS merupakan langkah ilegal yang telah melanggar resolusi Dewan Keamanan.

Duta Besar Iran Gholamali Khoshroo telah menyampaikan sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Dalam suratnya, Khoshroo menyebutkan bahwa tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan AS terhadap Iran dengan diberlakukannya sanksi memerlukan tanggapan kolektif demi menegakkan supremasi hukum.

"PBB bersama negara-negara anggotanya, sesuai dengan piagam dan hukum internasional, harus melawan tindakan yang salah ini dan mendorong pertanggungjawaban dari AS," kata Khoshroo dalam suratnya kepada Sekjen PBB.

Baca juga: Abaikan Sanksi AS, Iran Bakal Tetap Jual Minyak

Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali memberlakukan sanksi yang sebelumnya dicabut di bawah Kesepakatan Nuklir 2015, yang ditandatangani AS dan Iran bersama lima negara, Inggris, Perancis, Jerman, China, dan Rusia.

Namun dengan Trump yang menarik diri dari kesepakatan pada Mei lalu, maka sanksi juga kembali diberlakukan bahkan lebih berat.

Sanksi yang mulai kembali diberlakukan sejak Senin (5/11/2018) tersebut menargetkan ekspor minyak, pengiriman, serta perbankan.

Meski masih ada kelonggaran bagi delapan negara untuk dapat tetap mengimpor minyak Iran, yakni China, India, Italia, Yunani, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Turki.

Dalam suratnya kepada PBB, Khoshroo menyebut AS melalui sanksinya telah secara terang-terangan menentang resolusi Dewan Keamanan nomor 2231, yang mengesahkan kesepakatan nuklir Iran.

"Tak hanya menentang resolusi Dewan Keamanan, AS telah mendorong kepada negara lain untuk turut melanggar resolusi."

"Sanksi-sanksi itu ilegal dan bertentangan dengan prinsip kemapanan dengan tidak turut campur dalam urusan internal dan kebebasan perdagangan internasional," tambah Khoshroo.

Atas pengaduan yang disampaikan Iran, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengindikasikan bahwa Sekjen tidak akan terburu-buru dalam mengambil tindakan.

"Kami akan melihat surat yang disampaikan dan akan menanggapi dengan cara yang sesuai," kata Dujarric, seperti dilansir AFP.

Langkah senada juga ditunjukkan para diplomat yang menyebut belum ada rencana membawa masalah sanksi AS terhadap Iran ke dewan.

Baca juga: Turki: Sanksi AS kepada Iran Langkah yang Berbahaya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber AFP


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.