Myanmar Bantah Laporan Adanya Lima Kuburan Massal Rohingya di Rakhine - Kompas.com

Myanmar Bantah Laporan Adanya Lima Kuburan Massal Rohingya di Rakhine

Kompas.com - 03/02/2018, 16:56 WIB
Foto udara yang diambil pada 27 September 2017 menunjukkan kondisi desa di dekat Maungdaw di utara Rakhine yang terbakar.STR / AFP Foto udara yang diambil pada 27 September 2017 menunjukkan kondisi desa di dekat Maungdaw di utara Rakhine yang terbakar.

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Pemerintah Myanmar tegas membantah laporan ditemukannya lima kuburan massal yang berisi jenazah warga Rohingya di Rakhine.

Laporan yang dirilis Associated Press belum lama ini menunjukkan kesaksian dari para pengungsi Rohingya di Bangladesh yang diperkuat bukti rekaman video di telepon seluler milik pengungsi.

Bukti-bukti tersebut mengungkapkan adanya lima kuburan massal yang sebelumnya tidak dilaporkan berada di desa Gu Dar Pyin, Rakhine.

Tim pejabat bersama polisi dan juga penduduk telah melakukan inspeksi ke desa tersebut mendapat hasil yang berbeda.

"Penduduk desa kembali mengulangi pernyataan mereka bahwa mereka tidak pernah mendengar adanya pembantaian di dekat desa mereka," tulis laporan kantor media pemerintah Global New Light of Myanmar dikutip AFP.

Baca juga: Kuburan Massal, Bukti Pembantaian Etnis Rohingya oleh Militer Myanmar

Laporan penemuan kuburan massal tersebut turut memperkuat tuduhan yang ditujukan kepada Myanmar selama ini yang dituduh melakukan pembersihan etnis Rohingya pada Agustus 2017 lalu dan menyebabkan ratusan ribu penduduk Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Pemerintah Myanmar juga telah membantah tuduhan itu dengan mengatakan militer telah mengambil tindakan yang proporsional terhadap pemberontak Rohingya.

Pemerintah hanya mengakui terjadinya betrokan mematikan antara pasukan keamanan Myanmar dengan kelompok militan Rohingya di desa tersebut pada 28 Agustus 2017.

Sebanyak 19 orang yang diklaim Myanmar sebagai teroris telah dimakamkan, namun tidak memberitahukan lokasi maupun kondisi saat pemakaman.

Sementara pemerintah Myanmar telah melarang media maupun penyelidik PBB yang bermaksud melakukan investigasi independen untuk memasuki kawasan konflik.

Juru bicara pemerintah Myanmar tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar.

Baca juga: Psikolog: Anak-anak Rohingya Trauma dan Takut Kembali ke Myanmar


EditorAgni Vidya Perdana
SumberAFP
Komentar

Terkini Lainnya


Close Ads X