Pemerintah Chechnya Dituding Menahan dan Menyiksa Kaum LGBT

GROZNY, KOMPAS.com - Organisasi HAM Human Right Watch (HRW) meyakini, pemerintah Chechnya menahan dan menyiksa puluhan kaum gay di sebuah fasilitas ilegal.

"Kami menerima informasi kredibel bahwa fasilitas Argun digunakan sebagai pusat penahanan para LGBT dan orang-orang lain yang ditahan pasukan keamanan Chechnya," ujar Tanya Lokshina, peneliti senior HRW di Moskwa.

Argun adalah sebuah bekas pangkalan militer yang berjarak sekitar 19 kilometer dari ibu kota Grozny.

Fasilitas itu juga digunakan untuk menahan para pengedar narkoba dan pengikut aliran Salafi yang kerap dituduh pemerintah Chechnya terlibat dalam aksi terorisme.

Rincian masalah ini muncul setelah harian terbitan Rusia, Novaya Gazeta memublikasikan laporan yang menyebut pemerintah Chechnya menggelar "pembersihan" mereka yang dianggap gay.

Pemerintah Chechnya tentu saja membantah laporan yang dimuat harian Novaya Gazeta tersebut.

"Anda tak bisa menahan atau menindas orang-orang yang memang tak pernah eksis di republik ini," kata Alvi Karimov, juru bicara kepresidenan Chechnya kepada kantor berita Interfax.

"Jika orang-orang semacam itu ada di Chechnya, maka penegak hukum tak perlu khawatir karena keluarga akan mengirimkan mereka ke suatu tempat yang membuat mereka tak akan bisa pulang," tambah Karimov.

Namun, serangkaian laporan yang diterima berbagai organisasi nonpemerintah dan media independen Rusia menunjukkan adanya kampanye sistematis terhadap kelompok gay.

Kampanye sistematis itu berupa intimidasi, penahanan, pemukulan, penyiksaan hingga mempermalukan secara fisik.

Salah seorang mantan tahanan di fasilitas Argun yang tak mau disebut identitasnya itu kepada jaringan LGBT Rusia mengatakan, dia menyaksikan penyiksaan masal terhadap mereka yang diduga homoseksual di ruang kerja komandan.

Bekas tahanan lain mengatakan dia dipukuli dan diminta untuk menunjukkan atau memberikan nama para tersangka yang diduga homoseksual.

Pemerintah Chechnya, terutama di bawah kepemimpinan Ramzan Kadyrov, kerap dikritik karena menggunakan penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan di luar hukum untuk mengatasi musuh pemerintah.