Iran Ingin Serangan Senjata Kimia di Suriah Diselidiki

DUBAI, KOMPAS.com - Presiden Iran Hassan Rouhani, Sabtu (8/4/2017), menyerukan agar dilakukannya penyelidikan imparsial pada dugaan serangan senjata kimia di Suriah, Selasa (4/4/2017).

Rouhani juga memperingatkan bahwa serangan sekitar 60 rudal tomahawk Amerika Serikat (AS) ke pangkalan udara militer Suriah di Al Shayrat, Homs, berisiko meningkatkan ekstremisme di wilayah itu.

"Kami meminta agar lembaga pencari fakta internasional dibentuk... untuk mencari tahu asal senjata kimia ini," kata Rouhani dalam pidatonya, Sabtu.

Teheran adalah sekutu utama kawasan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan telah memberikan dukungan militer dan ekonomi untuk upayanya melawan kelompok pemberontak dan militan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

Sekalipun oposisi Suriah menyambut baik serangan rudal AS di pangkalan udara militer Suriah pada Jumat (7/4/2017) dini hari, kelompok itu mengatakan, serangan itu jangan berlangsung hanya satu kali.

Baca juga: Serangan Senjata Kimia Tewaskan 70 Orang di Idlib, Suriah

Oposisi sendiri tidak cukup mampu untuk menghentikan pesawat-pesawat tempur pemerintah Suriah yang menggempuri daerah-daerah mereka kuasai.

Namun, dalam kicauan tentang serangan rudal, Rouhani mengatakan, "Saya menyerukan dunia untuk menolak kebijakan tersebut, yang hanya membawa kehancuran dan bahaya ke kawasan dan dunia."

"Agresi AS Amerika Serikat terhadap Shayrat (pangkalan udara) memperkuat ekstremisme regional dan teror, serta pelanggaran hukum global dan ketidakstabilan, dan harus dikutuk," kata Rouhani.

Iran mengatakan memiliki penasihat militer dan relawan di Suriah tapi membantah memiliki kekuatan konvensional di lapangan.

US Navy/The Independent Puluhan rudal tomahawk ditembakkan dari dua kapal perang Angkatan Laut AS di Laut Mediterania untuk menarget pangkalan udara militer Suriah pada Jumat (7/4/2017) dini hari.

Komite tersebut memperluas kewajiban kemanusiaan kedua belah pihak untuk menangani tawanan perang.

Baca juga: Balas Serangan Gas Beracun, AS Tembakkan 60 Rudal Tomahawk ke Suriah

AS menembakkan peluru kendali dari dua kapal perusaknya di Laut Tengah ke sebuah pangkalan, yang dikatakan Presiden AS Donald Trump sebagai tempat serangan senjata kimia maut dilancarkan pada Selasa lalu.

Rangkaian tembakan rudal itu merupakan serangan langsung pertama AS terhadap pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam enam tahun perang saudara.

Washington mengatakan pemerintah Suriah adalah pihak yang melakukan serangan gas beracun pekan ini di kota Khan Sheikhoun di Provinsi Idlib yang dikuasai para oposisi.

Serangan menewaskan sedikitnya 86 orang, yang sebagian besar di antaranya adalah warga sipil, termasuk anak-anak.

Komando angkatan darat Suriah telah membantah bertanggung jawab atas serangan.

Kementerian pertahanan Rusia mengatakan pencemaran gas itu merupakan dampak dari kebocoran gudang senjata kimia milik pemberontak yang terkena serangan udara pemerintah Suriah.

Rusia telah melancarkan serangkaian serangan udara bersama-sama dengan sekutunya, Assad, sejak September 2015.

AFP PHOTO / MOHAMED AL-BAKOUR Sejumlah bocah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit kecil di Kota Maaret al-Noman, menyusul dugaan serangan gas beracun di Khan Sheikhun, kota yang dikuasai kelompok pemberontak di Provinsi Idlib, Suriah barat laut, Selasa (4/4/2017). Sedikitnya 72 orang tewas, termasuk 20 anak-anak akibat serangan senjata kimia tersebut.

Turki juga terlibat, melakukan serangan ke Suriah utara lebih dari enam bulan lalu untuk mendorong kelompok militan ISIS keluar dari perbatasannya dan menghadang pergerakan pasukan Kurdi.

Baca juga: Apa Reaksi Dunia atas Serangan 60 Rudal Tomahawk AS ke Suriah

Berdasarkan hukum kemanusiaan internasional, kalangan warga sipil dan fasilitas medis harus dilindungi tanpa memandang apakah konflik itu berlangsung secara internal atau internasional.

Pihak-pihak bertikai harus menjaga prinsip-prinsip kunci menyangkut pencegahan dan keseimbangan serta membedakan antara petempur dan warga sipil, antara infrastruktur militer dan sipil.

Prinsip-prinsip tersebut telah dilanggar oleh berbagai pihak di Suriah, kata para pemimpin negara-negara Barat dan penyelidik kejahatan perang dari Perserikatan Bangsa-bangsa.

Dalam konflik bersenjata internasional, juga ada aturan soal perlakuan terhadap petempur tertangkap, yang dianggap sebagai tawanan perang.