Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Australia Hapus Penerbangan Gratis bagi Mantan Pejabat

Kompas.com - 17/02/2017, 11:51 WIB

MELBOURNE, KOMPAS.com - Para mantan pejabat pemerintah federal Australia kini tidak lagi akan mendapatkan fasilitas penerbangan gratis yang dibiayai negara.

Hal itu dipastikan menyusul lolosnya undang-undang yang disebut Gold Pass di Senat, yang dipicu skandal mantan Menteri Kesehatan, Sussan Ley, seperti dilaporkan ABC News, Jumat (17/2/2017).

Senat Australia juga menyetujui pembentukan Otoritas Independen Pengecekan Pengeluaran Anggota Parlemen (Parliamentery Expenses Authority).

Langkah ini diambil setelah adanya keributan politik berkenaan dengan biaya perjalanan yang dibebankan kepada negara oleh Menkes Sussan Ley, yang kemudian mengundurkan diri.

Menteri Khusus Urusan Negara Bagian Scott Ryan mengatakan, perubahan dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap parlemen.

"Politisi harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang berasal dari pembayar pajak," katanya kepada Senat, Kamis (16/2/2017).

"Ini adalah langkah penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik dalam cara kita menggunakan dana publik yang terbatas dalam kegiatan kita," katanya.

"Reformasi penting dan sudah waktunya ini akan dijabarkan dalam beberapa bulan mendatang," tambah Menteri Ryan.

Parliamentary Expenses Authority akan memperjelasnya kepada para politisi mengenai biaya mana saja yang bisa ditanggung negara dan juga akan melakukan audit atas pengeluaran mereka.

Gubernur Jenderal Australia akan mengangkat para anggota Otoritas Independen tersebut dan setiap enam bulan akan membuat laporan.

Penerbangan gratis

Perdana Menteri Malcolm Turnbull sebelumnya sudah mengatakan laporan akan dikeluarkan setiap bulan, namun ini sekarang belum bisa dipastikan.

Dalam pemungutan suara terpisah, Senat juga setuju bagi penghapusan Gold Pass, yang memberikan hak bagi mantan anggota parlemen dan senator, 10 penerbangan pulang pergi, setiap tahun yang dibiayai negara.

Langkah ini ditentang keras oleh Senator dari partai pemerintah sendiri, Ian Macdonald, yang menuduh para sejawatnya tunduk pada tekanan publik.

"Bila kita mengikuti pendekatan popular ini, mengapa kita harus mempertahankan sistem parlemen dimana para anggotanya selalu dituduh rakus, hanya mementingkan diri sendiri dan dibenci ini?"

"Mungkin Hitler dan Stalin atau Idi Amin benar, untuk apa ada parlemen, dan kita tidak usah perduli lagi dengan para anggota parlemen."

Ian Macdonald mengatakan ini adalah hal yang tidak adil bagi anggota parlemen yang dulunya mendapatkan gaji yang rendah, dimana 'mereka bertugas di pekerjaan yang tidak memiliki privasi dan jam kerja sama sekali."

"Saya kira sejarah akan menunjukkan bahwa menetapkan aturan yang berlaku surut adalah hal yang salah. Ini tidak boleh dibiarkan dalam masyarakat kita." katanya di Senat.

"Saya tidak tertarik dengan gold pass ini secara pribadi. Penentangan saya adalah atas nama sejumlah kecil politisi yang sudah pensiun, yang sudah lansia, yang tidak memiliki suara dalam debat ini."

Senat menolak keberatan Macdonald dan meloloskan aturan bagi penghapusan Gold Pass tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com