Beijing: Trump Harus Hormati Kebijakan "Satu China"

BEIJING, KOMPAS.com — China sebenarnya tidak ingin menjadi pemimpin dunia. Namun, jika terpaksa dan bila pihak-pihak lain mundur dari posisi tersebut, China siap mengemban peran itu.

Selain itu, China juga mendesak Amerika Serikat untuk menghormati kebijakan "Satu China".

Pernyataan itu disampaikan Direktur Ekonomi Internasional Kementerian Luar Negeri China, Zhang Jun, Senin (23/1/2013), setelah Presiden AS Donald Trump berjanji untuk menempatkan posisi "AS akan menjadi yang  utama" dalam pidato pelantikannya. 

Diplomat senior China itu mengatakan hal tersebut saat jumpa pers dengan wartawan asing untuk membahas kunjungan Presiden China, Xi Jinping, ke Swiss pekan lalu, seperti dilaporkan Deutche Welle.

Dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos pekan lalu, Xi Jinping menggambarkan China sebagai pemimpin dunia global dengan hanya lewat kerja sama internasional masalah-masalah besar dapat terpecahkan.

Sebelum Trump menjadi presiden, Xi juga mendesak negara-negara lain untuk melawan isolasionisme, menandakan keinginan Beijing untuk memainkan peran yang lebih besar di panggung global.

Mengelaborasi tema itu, Zhang mengatakan, China tidak berniat menjadi pemimpin global. 

"Jika ada orang yang mengatakan China memainkan peran kepemimpinan dalam dunia, itu bukan artinya China bergegas maju ke depan, melainkan pelari di depan telah melangkah mundur dan meninggalkan tempat untuk China," ujar Zhang.

"Jika China diperlukan untuk memainkan peran kepemimpinan, China akan mulai memikul tanggung jawabnya," katanya lebih lanjut.

Soal perang dagang

China adalah negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Negara-negara lain juga mengandalkan untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Demikian kata Zhang.

"Kami masih berharap bahwa AS dan negara-negara Barat lainnya dapat terus memberikan kontribusi yang lebih besar untuk pemulihan ekonomi dunia," katanya.

Zhang melanjutkan pernyataanya, "Kami telah mendengar Trump mengumumkan bahwa AS akan mencapai pertumbuhan empat persen dan kami sangat senang akan hal itu."

Sementara itu, Trump mengatakan para pekerja AS telah hancur oleh outsourcing pekerja luar negeri. Dia tidak menyebutkan nama China dalam pidato sambutan pelantikannya.

Namun, Trump telah mengancam untuk mengenakan tarif impor yang tinggi atas barang-barang China. 

Menurut Zhang, dia berpikir Trump tidak akan mampu mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi jika ia melakukan perang dagang.

"Sebuah perang dagang atau perang nilai tukar tidak akan menguntungkan negara mana pun," kata Zhang.

Secara terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying mengatakan, Xi Jinping telah mengirim pesan ucapan selamat kepada Trump atas jabatannya.

Kebijakan "Satu China"

Pemerintahan AS yang baru harus sepenuhnya memahami pentingnya kebijakan "Satu China" dan menghargai bahwa isu Taiwan sangat sensitif bagi pemerintahan di Beijing. 

Menurut Beijing satu prinsip China, Taiwan dan China daratan merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan "Satu China".

"Kami mendesak pemerintahan AS yang baru untuk memahami tingginya sensitivitas isu Taiwan dan untuk tetap berpegang pada kebijakan satu China," kata Hua Chunying. 

Hua menyebut kebijakan itu sebagai "dasar politik" masa depan hubungan antara AS dan China.

Trump, yang dilantik pada Jumat (20/1/2017), mengatakan, pada Desember 2016, AS tidak perlu harus berpegang pada posisi lamanya bahwa Taiwan adalah bagian dari "Satu China". 

Trump juga menerima telepon langsung dari Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen. Hal itu dianggap menyimpang dari kebijakan luar negeri AS sejak tahun 1979 ketika hubungan formal antara dua negara diputus. Hal tersebut menyulut kegeraman China.

Hua juga menegaskan posisi China di Laut China Selatan, dengan mengatakan AS seharusnya tidak ikut campur dalam masalah wilayah maritim China.