Najib Dituding Gunakan Isu Rohingya untuk Kepentingan Politik Pribadi

YANGON, KOMPAS.com – Pemerintah Myanmar, Jumat (20/1/2017), mengecam Perdana Menteri Malaysia Najib Razak karena mengekspolitasi krisis Rohingya untuk “kepentingan politik” pribadi.

Pemimpin Malaysia, negara dengan mayoritas penduduknya Mulsim itu, telah berulangkali menyuarakan kritiknya atas Myanmar terkait dengan kekerasan yang terjadi bagian utara negara itu, seperti dilaporkan kantor berita Agence France-Presse.

Kekerasan tersebut menyasar minoritas Muslim Rohingya di Rakhine, Oktober 2016, yang diikuti perburuan militer terhadap kelompok penyerang pos polisi di perbatasan dengan Banglades.

Serangan oleh kelompok tak dikenal, yang oleh pemerintah Myanmar diidentifikasi sebagai militan Islamis, telah menewaskan sembilan polisi.

Sejak itu sedikitnya 66.000 warga Rohingya telah melarikan diri ke negara tetangga, Banglades.

Warga Rohingya dan aktivis HAM menuding tentara Myanmar telah membunuh, memerkosa, dan membakar rumah etnis minoritas Rohingya.

Najib menyebut tindakan pembunuhan massal oleh militer Myanmar itu sebagai sebuah “genosida” seperti yang pernah terjadi di Rwanda.

Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, tuan rumah pertemuan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) meminta organisasi tersebut untuk mendesak Myanmar agar menghentikan serangan atas etnis minoritas Rohingya di Rakhine.

Seruan tersebut diungkapkannya saat Najib membuka pertemuan khusus para Menteri Luar Negeri OKI di Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, Kamis (19/1/2017).

Najib memperingatkan, kekerasan atas umat minoritas Muslim Rohingya harus segera dihentikan sebelum kelompok radikal, seperti Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), melakukan infiltrasi dan meradikalisasi Rohingya.