Filipina Desak China Patuhi Keputusan Mahkamah Arbitrase

MANILA, KOMPAS.com - Pemerintah Filipina, Kamis (14/7/2016), mendesak Beijing untuk menghormati keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang menolak klaim China atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan.

Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Yasay mengatakan, isu ini akan dibawanya saat menghadiri KTT Asia-Eropa (ASEM) yang digelar selama dua hari di Mongolia. Dalam KTT ini Menlu China, Li Keqiang juga dijadwalkan hadir.

"Menlu Yasay akan mendiskusikan agenda Filipina terkait pendekatan damai terkait masalah Laut China Selatan dan meminta semua pihak menghormati keputusan yang baru saja dibuat," demikian pernyataan resmi Kemenlu Filipina.

Ini adalah pernyataan terkeras Filipina merespon keputusan Mahkamah Arbitrase di Den Haag yang dibuat pada Selasa (12/7/2016).

Sementara China menanggapi keputusan mahkamah arbitrase ini dengan keras dan mengatakan keputusan pengadilan PBB itu tak memiliki kekuatan hukum terkait masalah di Laut China Selatan.

China juga menyebut keputusan mahkamah arbitrase bias dan memunculkan potensi konflik di perairan strategis tersebut. China juga mengancam akan membentuk zona pertahanan udara di kawasan tersebut yang memberi wewenang angkatan udaranya untuk mengawasi pesawat terbang asing.

Sebelumnya, China juga menyatakan, masalah Laut China Selatan tak seharusnya menjadi salah satu agenda KTT ASEM. Wamenlu China Kong Xuanyou mengatakan KTT ASEM bukan ajang yang tepat untuk membicarakan isu Laut China Selatan.

Di dalam KTT ASEM juga dijadwalkan hadir beberapa negara lain yang juga memiliki klaim di Laut China Selatan yaitu Vietnam dan Malaysia.

Dalam pernyataan resmi pertama segera setelah keputusan Mahkamah Arbitrase, Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay mengatakan, pemerintah Filipina menyambut baik keputusan mahkamah tetapi tidak mendesak China mematuhinya.

Saat itu, Menlu Yasay hanya mengatakan, semua pihak yang terlibat dalam masalah ini agar menahan diri dan menciptakan ketenangan.

Bahkan sebelumnya, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menawarkan pembicaraan dengan China apapun hasil dari Mahkamah Arbitrase Internasional.

Filipina mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda pada 2013 saat negeri itu masih dipimpin Benigno Aquino. Sejak saat itu, hubungan China dan Filipina memanas.

China mengklaim hampir seluruh kawasan Laut China Selatan termasuk kawasan pesisir Filipina dan beberapa negara Asia Tenggara.

China melakukan klaim itu atas dasar bahwa merekalah yang pertama kali menemukan, memberi nama dan mengeksploitasi perairan itu.

Selain itu China mendasarkan klaim itu dengan menggunakan peta lama yang dibuat pada 1940-an.