China Tuduh AS Berusaha "Menghancurkan" Hong Kong lewat UU HAM dan Demokrasi

Kepada mantan Menteri Luar Negeri AS William Cohen, Wang menuding bahwa peraturan itu bertujuan "menghancurkan" Hong Kong, dan merupakan pelanggaran kriminal.

Dalam rilis resmi kementerian luar negeri dikutip AFP Kamis (21/11/2019), Wang menekankan bahwa UU HAM dan Demokrasi merupakan intervensi atas urusan dalam negeri China.

Dia mengklaim, Beijing tidak akan membiarkan adanya aksi untuk "menghancurkan" kemakmuran Hong Kong, atau "satu negara, dua sistem".

Pada Rabu (20/11/2019), DPR AS mengesahkan peraturan tersebut, dan mengirimkannya kepada Presiden Donald Trump untuk ditandatangani.

UU HAM dan Demokrasi Hong Kong lolos dari DPR AS dengan perbandingan dukungan 417-1, sehari setelah Senat meloloskannya.

Undang-undang itu meminta Presiden AS untuk setiap tahun meninjau kembali status perdagangan yang Washington berikan kepada Hong Kong.

Nantinya, status istimewa yang diberikan kepada salah satu pusat finansial dunia itu bakal dicabut jika dianggap mengancam kebebasan.

Selain itu, DPR AS juga meloloskan peraturan dengan dukungan 417-0 dari Senat, di mana penjualan gas air mata, peluru karet, maupun peralatan yang digunakan polisi Hong Kong dilarang.

China marah setelah Senat mengesahkannya, dengan mengancam bakal mengambil "kebijakan balasan" jika Trump sampai menandatangani.

Selain itu, Beijing mengumumkan mereka juga memanggil charge d'affaires William Klein untuk menyampaikan nota protes, dan meminta Washington membatalkannya.