Eropa Berteriak Sikapi Pemilu Ulang di Istanbul

Juru bicara UE dikutip BBC Selasa (7/5/2019) mengatakan, dia ingin badan pemilu Turki untuk menjelaskan langkah kontroversialnya tanpa ditunda-tunda.

Kepala Diplomatik Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan, memastikan proses pemilu transparan, adil, dan bebas merupakan inti dari demokrasi.

"Proses itu ada di jantung Uni Eropa yang mempunyai relasi dengan Turki," kata Mogherini. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas menyebut pemilu ulang itu tak bisa dia pahami.

Kemudian anggota Parlemen Eropa Guy Verhofstadt menyatakan pemilu ulang di Istanbul bisa membuat dialog berkelanjutan tentang Uni Eropa menjadi "mustahil".

"Kami meminta otoritas Turki untuk menghormati prinsip demokrasi, pluralisme, keadilan, serta transparansi," tutur pemerintah Perancis dalam keterangan resmi.

KPU-nya Turki memerintahkan pemilu ulang buntut protes yang dilayangkan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Partai AKP menelan kekalahan tipis di Istanbul, kota yang menjadi mesin ekonomi Turki. Dalam pernyataannya, Erdogan menolak untuk mengakui partainya sudah kalah.

AKP mengklaim terdapat kecurangan dan suara yang tidak sah sehingga KPU-nya Turki memutuskan pemilu wali kota Istanbul digelar ulang pada 23 Juni mendatang.

Keputusan kontroversial itu menuai protes dengan ratusan orang berkumpul dari sejumlah distrik di Istanbul. Mereka membunyikan panci serta meneriakkan slogan anti-pemerintah.

Kandidat dari oposisi Partai Rakyat Demokratik (CHP) Ekrem Imamoglu menyebut keputusan tersebut merupakan "aksi pengkhianatan" dan berjanji bakal melawan.

Sementara CHP menuduh otoritas pemilu sudah tunduk kepada keinginan Erdogan dengan Wakil Ketua Onursal Adiguzel melakukan sindiran lewat Twitter.

Menurut Adiguzel, berkompetisi dengan AKP boleh-boleh saja. Namun mereka dilarang menang melawan partai penguasa itu. "Mirip seperti diktator," kecamnya.

Berbicara dalam pertemuan parlemen, Erdogan menyebut keputusan badan pemilu Turki merupakan "langkah tepat" untuk mengatasi masalah dalam penegakan demokrasi dan hukum.

"Terdapat suara yang ilegal dalam pemilu lalu. Keputusan ini merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat demokrasi di negara ini," ujar Erdogan.

Namun perintah pemilu ulang membuat elite AKP terpecah. Pendahulu Erdogan sekaligus pendiri partai, Abdullah Gul, dilaporkan bakal membentuk partai baru.