"Shutdown" AS Berakhir Lebih Cepat?

Dilaporkan CNN Jumat (9/2/2018), Senat langsung menggelar pemungutan suara dini hari waktu setempat untuk meloloskan anggaran pemerintah selama dua tahun ke depan.

Dari hasil pemungutan suara, disepakati anggaran hingga 2020 lolos dengan perbandingan 71-28.

Rancangan anggaran itu kemudian dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) untuk dibahas.

Jika skenario itu berjalan dengan lancar, anggaran tersebut bakal dikirim ke Presiden Donald Trump, untuk kemudian ditandatangani sebelum pegawai negeri masuk kerja.

Meski begitu, CNN melansir terdapat kekhawatiran di kalangan politisi jika rancangan anggaran itu bakal mentok di Dewan Perwakilan Rakyat AS.

Sebab, kelompok liberal di Dewan Perwakilan Rakyat AS tidak begitu menyukai rancangan anggaran yang dibuat Gedung Putih dikarenakan tidak melampirkan tentang imigrasi.

Selain itu, kalangan konservatif di majelis rendah Negeri "Paman Sam" tersebut menentang kenaikan pengeluaran.

"Kami telah bersiap jika shutdown ini bakal berlangsung sama seperti sebelumnya," ujar seorang pejabat Kantor Manajemen dan Anggaran AS (OMB).

Sebelumnya, Kongres melewatkan batas tenggat waktu untuk mendanai kegiatan pemerintahan pada Kamis (8/2/2018).

Itu setelah seorang senator asal Kentucky, Rand Paul, menentang pengeluaran yang diajukan oleh pemerintahan Trump.

Pada awalnya, baik Demokrat dan Republik sama-sama menyetujui batas pengeluaran pemerintah selama dua tahun ke depan.

Total, pengeluaran hingga 2020 bakal mencapai 288 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 3.929 triliun.

Rinciannya, program dalam negeri bakal menerima kucuran dana 128 miliar dolar AS, sekitar Rp 1.746 triliun.

Sedangkan sisanya, 160 miliar dolar AS atau Rp 2.183 triliun, digunakan untuk membiayai militer Negeri "Paman Sam".

Paul langsung tidak setuju dengan anggaran tersebut, membuat defisit AS semakin membengkak hingga 20 triliun dolar AS, atau sekitar Rp 272.909 triliun.

Karena Senat membutuhkan seluruh jawaban "Ya" dari anggotanya yang berjumlah 100 orang, maka bisa dibilang kesepakatan bujet kembali kolaps.

Dalam pidatonya, senator asal Kentucky itu mengatakan bahwa selama ini partainya, Republik, selalu mengkritik anggaran yang diajukan mantan Presiden Barack Obama.

Namun, ketika Presiden Donald Trump mengajukan anggaran yang sama besarnya, Republik malah diam saja.

"Bukankah, ini yang merupakan definisi dari kemunafikan?" kecam Paul. "Saya tidak bisa diam saja ketika melihat partai saya mendukung hal ini," lanjutnya.