Pemerintah AS Bisa "Shutdown" Lagi pada Bulan Depan, Jika...

"Shutdown" tersebut pertama terjadi setelah pemerintah AS pada 2013 ketika Barack Obama menjabat sebagai presiden.

Kongres telah mencapai kesepakatan baru pada Senin (22/1/2018) untuk mengakhiri shutdown.

Namun, pemerintah AS bisa saja tutup lagi apabila Partai Demokrat dan Partai Republik tidak juga mencapai persetujuan terkait anggaran pada Februari mendatang.

Dilansir dari Business Insider, penutupan pemerintahan AS terlama terjadi saat era Bill Clinton, ketika Partai Republik menguasai dua kubu di Kongres, yaitu House of Representative atau DPR dan Senat.

Pemerintah tutup lebih dari tiga pekan yang berlangsung pada 15 Desember 1995 hingga 6 Januari 1996.

Sebelumnya, shutdown saat itu juga terjadi selama lima hari karena anggaran tidak mencapai kesepakatan antara Clinton, Demokrat, dan Republik.

Walaupun sementara dapat pulih kembali, namun dua partai belum juga setuju terkait pendanaan kembali mengalami kebuntuan. Pemerintahan kemudian lumpuh hingga tahun baru.

Kala itu, Clinton bersikeras untuk memperluas belanja di sektor kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan Medicare. Namun, Republik ingin mengurangi belanja pemerintah di tingkat federal.

Kebuntuan pada tahun ini serupa dengan yang terjadi pada era Clinton.

Demokrat menginginkan anggaran untuk program perlindungan bagi imigran anak-anak (DACA) masuk dalam anggaran tahun ini.

Di sisi lain, Partai Republik lebih condong penggunaan anggaran untuk tindakan imigrasi yang lebih luas, seperti keamanan perbatasan, termasuk pembangunan tembok perbatasan.

Pada Senin (22/1/2018), sekitar 800.000 pegawai pemerintah federal AS dirumahkan. Sementara, pada 1995-1996, penutupan pemerintahan AS memaksa 284.000 karyawan tinggal di rumah selama tiga pekan.

Akhirnya, Kongres mencapai kesepakatan kemarin. Pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell setuju untuk memberikan suara terkait rancangan undang-undang untuk program DACA.

Namun, kesepakatan tersebut hanya akan membuat pemerintah tetap buka dan didanai sampai 8 Februari 2018.

Penutupan pemerintahan mungkin bisa kembali terjadi seperti 1995, jika perundingan kedua partai mengalami kebuntuan.