Pasca-referendum, Pemerintah Kolombia Kembali Gelar Pembicaraan dengan FARC

BOGOTA, KOMPAS.com - Presiden Kolombia Juan Manuel Santos membuka dialog nasional baru pada Senin (3/10/2016), untuk menciptakan perdamaian dengan pemberontak komunis FARC.

Dialog baru ini digelar setelah dalam referendum yang digelar pada Minggu (2/10/2016), meski selisihnya sangat tipis, lebih banyak rakyat Kolombia yang menolak perdamaian dengan pemberontak.

Dalam pidatonya yang disiarkan televisi pemerintah, Presiden Santos mengatakan, dia sudah meminta Wapres Humberto de la Calle untuk memulai kembali diskusi dalam waktu sesegera mungkin.

Diskusi ini, lanjut Santos, akan membicarakan semua isu untuk mencapai kesepakatan dan mewujudkan mimpi seluruh warga Kolombia untuk mengakhir perang dengan FARC.

Sebelumnya, dalam referendum yang digelar Minggu, terkait perjanjian damai yang disepakati pemerintah dan pemberontak komunis FARC.

Referendum itu digelar sekitar sepekan setelah Presiden Juan Manuel Santos menandatangani kesepakatan damai dengan pemimpin FARC Timochenko untuk mengakhiri konflik yang sejak 1964 sudah menewaskan lebih dari 200.000 orang itu.

Berdasarkan hasil perhitungan suara di 99 persen TPS menunjukkan, 50,2 persen suara menentang kesepakatan damai dan 49,8 persen menyetujuinya.

Jumlah rakyat Kolombia yang memberikan suara dalam referendum ini sebanyak 13 juta atau kurang dari 40 persen seluruh pemilik suara.

Hasil ini menjadi pukulan telak bagi Presiden Santos, yang sejak terpilih pada 2010 sudah berjanji akan mengakhiri konflik yang juga mengakibatkan 8 juta orang kehilangan tempat tinggal itu.

Padahal, saat pemerintah Kolombia dan FARC meneken kesepakatan itu di kota wisata Cartegena, dunia menyambut dengan bahagia dan penuh harapan baik.

Buktinya, upacara penandatanganan kesepakatan itu banyak dihadiri pemimpin dunia, termasuk Sekjen PBB Ban Ki-moon, Presiden Kuba Raul Castro, dan Menlu AS John Kerry.

Bahkan, pasca-kesepakatan ini Uni Eropa langsung mengumumkan segera menghapus FARC dari daftar hitam kelompok teroris dunia.

Sesuai perjanjian itu, maka sekitar 7.000 anggota sayap militer FARC akan meletakkan senjata dan kembali ke masyarakat bersama 17.000 anggota non-kombatan yang nantinya akan membentuk partai politik yang sah.

Namun, ternyata banyak rakyat Kolombia yang tak menerima begitu saja perjanjian damai ini. Sebab, mereka menginginkan pelanggaran HAM yang dilakukan kedua pihak selama konflik harus diusut tuntas.

Pihak gerilyawan dituduh kerap menculik warga sipil untuk mendapatkan uang tebusan, memerkosa para perempuan, dan melakukan pembunuhan secara serampangan.

Celah inilah yang tampaknya tak dipikirkan pemerintahan Presiden Santos sehingga digunakan mantan presiden yang masih populer, Alvaro Uribe, untuk menggalang penolakan terhadap langkah bersejarah ini.

Uribe sebelumnya sudah menyampaikan kemarahannya karena para anggota FARC kelak bisa melenggang masuk ke parlemen tanpa harus menjalani hukuman atas perbuatan mereka melawan negara.

Namun, hingga kini kedua pihak, pemerintah dan FARC, menegaskan tak memiliki rencana lain jika kesepakatan damai ini juga akhirnya tak diratifikasi parlemen Kolombia.