Mendag Jepang Terkait Kasus Klub Seks

Miyazawa, yang merupakan lulusan dari Universitas Harvard dan mantan pejabat kementerian keuangan, mengelak bahwa dirinya terlibat dalam perbuatan anak-anak buahnya. Dia mengaku tidak turut serta berkunjung ke klub di kota Hiroshima itu.

Meski demikian, sebagaimana dilaporkan kantor berita Jiji Press, dia mengamini bahwa beberapa staf di kantor politiknya ditagih uang sebesar 18.230 yen atau setara dengan Rp 2.045.000 untuk biaya hiburan di klub itu pada September 2010.

Klub tersebut mengadakan pertunjukan khusus sadomasokis yang mempertontonkan sejumlah wanita diikat dengan tali dan dicambuk. "Saya baru mengetahui apa yang terjadi melalui laporan media, dan laporan itu benar," kata Miyazawa kepada sejumlah wartawan di Tokyo, Kamis (23/10/2014). "Benar pula saya tidak ada di sana," tambahnya.

Saat ini masih belum jelas diketahui apakah Miyazawa, yang merupakan keponakan mantan Perdana Menteri Kiichi Miyazawa dan sepupu Menteri Luar Negeri Fumio Kishida, akan mundur.

Badai politik

Pada Selasa lalu, Miyazawa ditunjuk Perdana Menteri Shinzo Abe untuk menggantikan Menteri Perdagangan dan Industri Yuko Obuchi.

Obuchi mengundurkan diri atas tuduhan penyalahgunaan dana politik.

Dua kelompok politik afiliasinya ditengarai menghabiskan 43 juta yen atau sekitar Rp 4,8 miliar untuk membeli tiket pertunjukan teater antara 2009 hingga 2011.

Secara terpisah, menurut laporan NHK, sebuah kelompok politik pendukung Obuchi lainnya membeli barang-barang senilai 3,8 juta yen atau Rp 428,4 juta dari perusahaan yang dikelola adik perempuan dan kakak iparnya pada 2008-2012.

Beberapa jam setelah Obuchi mundur, Menteri Kehakiman Jepang Midori Matsushima mengikuti jejaknya. Pihak oposisi menuduh Matsushima telah melanggar undang-undang pemilihan umum. Berdasarkan laporan stasiun televisi NHK, perempuan berusia 58 tahun itu telah membagikan selebaran yang memuat fotonya dan kebijakan-kebijakannya dalam sebuah acara festival.

Sejumlah pengamat mengatakan, pemerintahan Abe dapat dirundung badai politik jika kabinetnya tidak terdiri dari figur-figur yang memiliki jejak rekam bersih.