Zimbabwe Tolak Kembalikan Tanah ke Petani Kulit Putih

HARARE, KOMPAS.com - Presiden Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, menyatakan bahwa Zimbabwe tidak akan menyerahkan tanah ke para petani kulit putih.

Hal itu dikatakan Mnangagwa di hadapan simpatisan partai berkuasa Zimbabwe, Zanu-PF, Sabtu (10/2/2018).

Reformasi tanah mulai terjadi melalui Perjanjian Istana Lancaster pada 21 Desember 1979 yang juga melandasi berdirinya Republik Zimbabwe.

Tujuannya adalah memberikan keadilan kepada petani kulit hitam dari para petani kulit putih Zimbabwe.

Baca juga : Presiden Zimbabwe Perintahkan Kabinetnya Laporkan Harta Kekayaan

Namun, kebijakan tersebut mulai dilakukan secara massal pada 2000 oleh mantan Presiden Robert Mugabe.

AFP via Arab News melansir, ribuan petani kulit putih diusir baik oleh aparat, maupun oleh warga setempat.

Dalam pernyataannya saat itu, Mugabe mengatakan reformasi tersebut bakal membantu rakyat Zimbabwe lepas dari aturan kolonial Inggris.

Namun, pendistribusian tanah ke petani kulit hitam malah membuat sektor agrikultur Zimbabwe anjlok, memaksa negara itu dari yang awalnya eksportir, menjadi importir makanan.

Pada Juni 2017, pemerintahan Mugabe sempat membuncahkan harapan para petani kulit putih ketika mengembalikan tanah milik Robert Smart.

"Hal itu (pengembalian tanah) tidak akan terjadi," tegas presiden yang menggantikan Mugabe pada 24 November 2017 tersebut.

Sebagai gantinya, pemimpin 75 tahun itu meminta para pemilik tanah agar semakin giat dalam meningkatkan hasil panen.

"Kami akan melakukan modernisasi terhadap agrikultur kami. Reformasi tanah adalah kebijakan yang tidak bisa diubah.," tegas Mnangagwa dalam pidatonya.

Baca juga : Mnangagwa Janjikan Pemilu di Zimbabwe Digelar Juli 2018