Kemenlu Thailand Cabut Semua Paspor Yingluck Shinawatra

BANGKOK, KOMPAS.com - Otoritas Thailand mencabut paspor mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, yang hingga kini masih menjadi buronan.

Yingluck menghilang dari negaranya, sejak dua bulan lalu, menjelang vonis pengadilan atas perkara hukum yang membelitnya.

Baca juga : Dubai atau London, di Mana Yingluck Shinawatra Sembunyi?

Pemerintahan Yingluck digulingka dalam sebuah kudeta di tahun 2014 lalu.

Selanjutnya, dalam persidangan in absentia bulan lalu, Yingluck dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

Dia dianggap melakukan kelalaian karena gagal menghentikan korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakat tentang beras di negara tersebut. 

Baca juga : Sidang In Absentia, Yingluck Shinawatra Divonis 5 Tahun Penjara

Putusan tersebut sekaligus mengakhiri karir politik adik kandung mantan PM Thaksin Shinawatra tersebut. 

Para pendukung Yingluck menuding, vonis tersebut merupakan bagian dari sebuah skenario besar untuk menyingkirkan dia dari panggung politik Thailand.

"Semua paspor Yingluck telah dicabut mulai sekarang," kata Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai di Bangkok, Selasa (31/10/2017), seperti diberitakan AFP.

"Kami tidak tahu keberadaannya, hanya ada laporan yang menyebut dia berada di Inggris, tapi tidak di kota mana," tambahnya.

Baca juga : Enam Negara Ini Menjadi Fokus Pencarian Yingluck

Yingluck dikatahui memiliki empat paspor Thailand -dua paspor pribadi, dan dua diplomatik.

Wakil Kepala Kepolisian Thailand Srivara Ransibrahmanakul mengatakan, pihak berwenang masih berusaha mengkonfirmasi lokasi Yingluck dalam upaya untuk ekstradisi.

"Tapi tidak ada negara yang menjawab atau pun mengaku telah menemui Yingluck," kata dia.

Yingluck, yang akun media sosial dikenal aktif, kini "sepi" sejak dia melarikan diri.

Keluarga Shinawatra sangat populer di daerah pedesaan Thailand. Para pemilih di sana telah membantu perolehan suara hingga Thaksin dan Yingluck mampu mendominasi perolehan suara dalam dekade terakhir.

Thaksin, yang digulingkan dalam kudeta tahun 2006, telah tinggal di pengasingan diri selama bertahun-tahun untuk menghindari hukuman korupsi.

Junta yang berkuasa berjanji untuk mengadakan pemilihan pada bulan November 2018, meskipun jadwal sebelumnya telah ditunda.

Bahkan jika jajak pendapat diadakan, mereka tidak akan mengembalikan tingkat demokrasi yang sama seperti yang terjadi sebelum kudeta.

Baca juga : PM Hun Sen Bantah Yingluck Singgah di Kamboja Sebelum ke Dubai