AS Tarik Bantuan Militer dari Myanmar

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan segera menghentikan bantuan militernya untuk Myanmar, yang diketahui terlibat dalam kekerasamn terhadap etnis Rohingya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert mengatakan, pemerintah  AS tidak akan mengizinkan unit-unit militer yang terlibat dalam operasi di Rakhine menerima bantuan dari AS.

Seperti dilansir FP, Selasa (24/10/2017) AS juga membatalkan undangan kepada para perwira militer senior Myanmar untuk hadir dalam acara yang disponsori pemerintahan Presiden Donald Trump.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan, AS menganggap kepemimpinan militer Myanmar bertanggungjawab atas kekejaman terhadap etnis minorigas Rohingya.

Baca juga : Peduli Rohingya, AS Pertimbangkan Beri Sanksi ke Myanmar

Dalam laporan Associated Press beberapa waktu lalu, para pejabat AS juga memberikan rekomendasi kepada Tillerson agar perlakuan terhadap etnis Rohingya disebut sebagai aksi "pembersihan etnis".

Langkah itu akan meningkatkan tekanan pada pemerintahan Presiden Trump untuk memberikan sanksi kepada Myanmar.

"Kami mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas apa yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Atas tindak kekerasan, penganiayaan yang dirasakan masyarakat Rohingya dan lainnya,” tulis Kementerian Luar Negeri AS dalam pernyataan resminya, Senin (23/10/2017).

Di sisi lain, para ahli menilai aksi penarikan bantuan militer AS dari Myanmar hanya akan berdampak secara terbatas dan bisa menjadi kontraproduktif.

Sebanyak 600.000 orang warga etnis Rohingya meninggalkan Myanmar sejak akhir Agustus lalu, ketika serangan gerilyawan memicu respon tegas dari pihak militer.

Mereka yang melarikan diri ke pengungsian menuduh pasukan keamanan Myanmar telah melakukan pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan.

Baca juga : Kanada Kirim Utusan ke Myanmar, Tingkatkan Bantuan Rohingya