Khamenei: Presiden Iran Terpilih Jangan Andalkan Barat

TEHERAN, KOMPAS.com- Pemimpin tertinggi Iran, Selasa (25/4/2017), meminta kandidat presiden negara itu untuk memperjuangkan swasembada ekonomi.

Dengan kemampuan ekonomi dalam negeri yang kuat pada gilirannya Iran harus menjauhkan diri dari kebijakan Hassan Rouhani yang membuka diri ke Barat dan mencari investasi asing, demikian laporan Reuters.

Para sekutu Ayatollah Ali Khamenei, yang ingin merebut kembali kursi kepresidenan untuk faksi garis keras mereka, berharap para pemilih akan menghukum Presiden Rouhani yang pragmatis.

Sebab menurut mereka, Rouhani lamban melakukan pemulihan ekonomi meskipun ada sanksi Barat yang dicabut berdasarkan kesepakatan nuklir, yang merupakan ciri dari masa jabatan pertamanya.

Baca juga: Iran Siap Batasi Program Nuklir, Barat Cabut Sanksi Ekonomi

"Para kandidat harus berjanji untuk berfokus pada kemampuan nasional dan kemampuan domestik untuk menyelesaikan masalah ekonomi daripada mencari ke luar negeri," kata Khamenei seperti dikutip oleh televisi pemerintah, Senin.

Rival utama Rouhani yang datang dari kelompok garis keras pada Pilpres 19 Mei mendatang adalah seorang ulama berpengaruh yakni Ebrahim Raisi.

Raisi telah berjanji untuk menciptakan lebih dari 1,5 juta lapangan kerja setahun jika terpilih. Kandidat lainnya, wali kota Teheran, Mohammad Baqer Qalibaf, juga telah berjanji akan menciptakan 5 juta pekerjaan baru per tahun.

"Masalah kami bukanlah sesuatu yang harus diselesaikan oleh orang Amerika dan Barat ... Masalah Iran hanya bisa diselesaikan oleh para ahli domestik yang cakap," kata media Iran mengutip Raisi, sekutu dekat Khamenei.

Sebagian besar sanksi yang diberlakukan terhadap Iran terkait program nuklirnya telah dicabut pada 2016 merujuk pada kesepakatan dengan enam negara besar, termasuk AS, pada tahun 2015.

Baca juga: Khamenei Dukung Perundingan Nuklir Iran dengan Barat

Meskipun demikian, bank-bank terkemuka dunia telah menahan diri untuk tidak melakukan bisnis dengan Iran karena ketakutan akan sanksi sanksi AS lainnya terkait isu nuklir tersebut.

Apa yang dilakukan bank-bank besar dunia itu benar-benar menghambat upaya Iran untuk membangun kembali perdagangan luar negerinya dan menarik investasi asing.

Meskipun inflasi turun menjadi satu digit dan GDP riil tumbuh sebesar 7,4 persen, Dana Moneter Internasional (IMF) melaporkan pada Februari lalu bahwa pertumbuhan di sektor non-migas rata-rata hanya 0,9 persen. Hal itu " mencerminkan kesulitan dalam mengakses keuangan".