Australia Hapus Penerbangan Gratis bagi Mantan Pejabat

MELBOURNE, KOMPAS.com - Para mantan pejabat pemerintah federal Australia kini tidak lagi akan mendapatkan fasilitas penerbangan gratis yang dibiayai negara.

Hal itu dipastikan menyusul lolosnya undang-undang yang disebut Gold Pass di Senat, yang dipicu skandal mantan Menteri Kesehatan, Sussan Ley, seperti dilaporkan ABC News, Jumat (17/2/2017).

Senat Australia juga menyetujui pembentukan Otoritas Independen Pengecekan Pengeluaran Anggota Parlemen (Parliamentery Expenses Authority).

Langkah ini diambil setelah adanya keributan politik berkenaan dengan biaya perjalanan yang dibebankan kepada negara oleh Menkes Sussan Ley, yang kemudian mengundurkan diri.

Menteri Khusus Urusan Negara Bagian Scott Ryan mengatakan, perubahan dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap parlemen.

"Politisi harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang berasal dari pembayar pajak," katanya kepada Senat, Kamis (16/2/2017).

"Ini adalah langkah penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik dalam cara kita menggunakan dana publik yang terbatas dalam kegiatan kita," katanya.

"Reformasi penting dan sudah waktunya ini akan dijabarkan dalam beberapa bulan mendatang," tambah Menteri Ryan.

Parliamentary Expenses Authority akan memperjelasnya kepada para politisi mengenai biaya mana saja yang bisa ditanggung negara dan juga akan melakukan audit atas pengeluaran mereka.

Gubernur Jenderal Australia akan mengangkat para anggota Otoritas Independen tersebut dan setiap enam bulan akan membuat laporan.

Penerbangan gratis

Perdana Menteri Malcolm Turnbull sebelumnya sudah mengatakan laporan akan dikeluarkan setiap bulan, namun ini sekarang belum bisa dipastikan.

Dalam pemungutan suara terpisah, Senat juga setuju bagi penghapusan Gold Pass, yang memberikan hak bagi mantan anggota parlemen dan senator, 10 penerbangan pulang pergi, setiap tahun yang dibiayai negara.

Langkah ini ditentang keras oleh Senator dari partai pemerintah sendiri, Ian Macdonald, yang menuduh para sejawatnya tunduk pada tekanan publik.

"Bila kita mengikuti pendekatan popular ini, mengapa kita harus mempertahankan sistem parlemen dimana para anggotanya selalu dituduh rakus, hanya mementingkan diri sendiri dan dibenci ini?"