Menteri Jerman Tuntut Larangan Impor Minyak Sawit

BERLIN, KOMPAS.com - Menteri Bantuan Pembangunan Jerman Gerd Müller menuntut larangan impor untuk minyak sawit yang bermasalah.

Hal itu disampaikan Müller menjelang perundingan perdagangan bebas Uni Eropa dengan Indonesia dan Malaysia, seperti dilaporkan Deutche Welle.

Budidaya kelapa sawit merupakan salah satu alasan utama kerusakan progresif hutan tropis," kata Müller, Rabu (23/11/2016) di Berlin.

Karena itu, kesepakatan perdagangan bebas harus memberi sinyal yang kuat, katanya.

Salah satu kemungkinan adalah menetapkan regulasi dalam kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas bahwa hanya minyak sawit hasil produksi dengan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan yang mendapat izin impor Uni Eropa, tambahnya.

Menurut sebuah laporan yang dirilis Amnesty Internasional, sembilan perusahaan multinasional juga memasok bahan minyak sawit dari pemasok di Indonesia yang mengeksploitasi pekerja anak dan melakukan pelanggaran-pelanggaran lain.

Amensty menyebut sembilan perusahaan ternama, yakni Unilever, Nestlé, Kellogg, dan Procter & Gamble,  AFAMSA, ADM , Colgate-Palmolive, Elevance, dan Reckitt Benckiser memiliki kontribusi dalam penyalahgunaan buruh anak.

Peneliti Amnesty di Berlin, Verena Haan, mengatakan, perusahaan multinasional masih "sangat jauh dari benar-benar mengambil tanggung jawab untuk hak asasi manusia dalam rantai pasokan mereka."

Sistem sertifikasi yang dibentuk tahun 2004 oleh "Roundtable on Sustainable Palm Oil" (RSPO) "tidak cukup untuk memastikan bahwa hak asasi manusia benar-benar dihormati", kata Verena Haan.

Amnesty merilis laporan "The Great Palm Oil Scandal: Labour Abuses Behind Big Brand Names", pada Rabu (30/11/2016) di situs internalnya, www.amnesty.org.

Laporan itu berisi hasil penelitian atas kondisi kerja di perkebunan kelapa sawit Indonesia yang dikelola oleh perusahaan Singapura, Wilbur internasional Inc.

"Tidak satu pun dari perusahaan-perusahaan itu yang dapat menjelaskan, mengapa pelanggaran hak asasi manusia di perkebunan pemasok mereka tidak terdeteksi dan dicegah," kata laporan itu.

Padahal rantai pasokan minyak sawit biasanya pendek dan tidak terlalu rumit.

"Banyak perusahaan-perusahaan ini memasok bahan mentah mereka dari, dan bekerjasama dengan, pemasok-pemasok yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia," kata Verena Haan.

Amnesty menyerukan kepada negara-negara yang menjadi lokasi kantor pusat perusahaan importir minyak sawit agar bertindak efektif terhadap pelanggaran hak asasi.