Belanda Berencana Larang Penjualan Bahan Bakar Fosil pada 2025

AMSTERDAM, KOMPAS.com - Niat Eropa  untuk memangkas penggunaan bahan bakar fosil semakin kuat setelah Belanda juga berniat membahas undang-undang energi hijau.

Pemerintah Belanda bahkan sudah menentukan waktu bagi parlemen negeri itu agar membicarakan larangan penjualan bahan bakar fosil pada 2025.

Jika langkah yang diajukan Partai Buruh pada Maret lalu akhirnya disetujui, maka Belanda akan menyusul langkah Norwegia dan Denmark yang sudah membuat langkah nyata mendorong industri mobil listriknya.

Belanda akan memulai pembahasan untuk benar-benar melarang penjualan bahan bakar fosil di negeri itu pada 13 Oktober mendatang.

Richard Smokers, penasihat transportasi di perusahaan teknologi terbarukan TNO, mengatakan, pemerintah Belanda bertekad untuk menjalankan kesepakatan Paris terkait perubahan iklim.

Kesepakatan Paris itu berisi pengurangan emisi rumah kaca hingga 80 persen lebih sedikit dibanding level pada 1990.

Kesepakatan itu juga mensyaratkan sebagian besar mobil penumpang harus menggunakan bahan bakar yang bebas dari karbondioksida pada 2050.

"Kota-kota di Belanda masih kesulitan memenuhi standar kualitas udara Uni Eropa dan sudah memformulasikan ambisi untuk meningkatkan kualitas udara di atas standar Uni Eropa," kata Smokers.

Keputusan Belanda ini muncul setelah Jerman secara bertahap meninggalkan pembangkit listrik nuklir dan berbahan bakar fosil untuk digantikan sinar matahari dan tenaga angin.

Jika undang-undang untuk melarang penjualan bahan bakar fosil pada 2025 ini disepakati, maka sebuah langkah signifikan akan dilakukan untuk memastikan semua mobil berbahan bakar bensin dan solar akan hilang pada 2035.

Sementara itu, anggota parlemen dari Partai Buruh Jan Vos menyambut baik kesuksesan undang-undang baru ini di majelis rendah Belanda.

"Kita harus menghilangkan emisi karbondioksida dan kita harus mengganti pola hidup kita menggunakan bahan bakar fosil jika kita ingin menyelamatkan Bumi," ujar Vos.

Namun, kata Vos, mobil bertenaga listrik harus dibuat dengan harga terjangkau.

"Sehingga transportasi dengan menggunakan mobil pribadi bukan sesuatu yang hanya bisa dinikmati orang-orang kaya saja," tambah dia.

Namun, Departemen Iklim, Udara dan Energi mengatakan bahwa undang-undang tersebut belum tentu akan disetujui parlemen.