ASEAN Menaruh Keprihatinan Serius atas Insiden di Laut China Selatan

BEIJING, KOMPAS.com - Negara-negara Asia Tenggara menaruh "keprihatinan serius" atas insiden terbaru di perairan sengketa Laut Cina Selatan.

Pernyataanitu tertuang dalam komunike bersama tampanya bernada lebih keras dari biasanya, yang dirilis oleh para menteri luar negeri ASEAN di Beijing, China, Selasa (14/6/2016).

Kantor berita Agence France-Presse menyebutkan, komunike para menteri luar negeri ASEAN yang dirilis di Beijing itu seakan sebuah tamparan diplomatik atas China

"Kami menyatakan keprihatinan serius kami atas perkembangan terakhir dan berkelanjutan, yang telah mengikis kepercayaan dan keyakinan,” kata  para diplomat senior ASEAN itu.

Juga “meningkatkan ketegangan dan yang mungkin memiliki potensi untuk merusak perdamaian, keamanan dan stabilitas di Laut China Selatan,” kata komunike tanpa menyebut China.

Pemerintah China mengklaim hampir semua wilayah Laut Cina Selatan, yang merupakan jalur distribusi logistik dan niaga yang memiliki volume perdagangan lebih dari lima triliun dollar setahu.

Selain meningkatkan klaimnya, Beijing telah mengerahkan semua sumber dayanya untunk membangun pulau buatasan serta berbagai failitas vital, seperti lapangan terbang dan dermaga.

Filipina, Taiwan, Brunei, Malaysia, dan Vietnam telah saling mengklaim atas wilayah yang sama dengan yang diklaim China, kawasan yang diyakini kayar akan sumber daya.

Pernyataan ASEAN tersebut secara terang-terangan tentang bahaya dari pembangunan di pulau-pulau di kawasan. Berbeda dengan yang selama ini disuarakan Menteri Luar Negeri China Wang Y.

“Kami menekankan non-militerisasi dan petingnya menahan diri dalam melakukan semua kegiatan, termasuk reklamasi, yang bisa meningkatkan konflik di Laut China Selatan,” kata komunike tersebut.

Menurut ASEAN, "Kami menekankan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, keamanan, dan kebebasan navigasi di dan di atas Laut Cina Selatan.”

Hal itu, kata komunike  tersebut, sesuai dengan prinsip hukum internasional yang telah diakui secara universal, termasuk  Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS ) 1982.

Komunike itu lahir setelah pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan Menterli Luar Negeri China di Kunming.

Pertemuan itu terjadi menjelang putusan pengadilan arbitrase internasional atas pengaduan oleh Filipina atas aksi-aksi China di Laut China Selatan.

Diharapkan keputusan dari  pengadilan arbitrasi internasional itu akan diambil pada beberapa pekan mendatang.

Beijing sebelumnya telah menegaskan takkan mengakui keputusan apapun dari arbitrase internasional yang berbasis di Den Haag itu.

“Kami mengartikulasikan komitmen ASEAN untuk mempertahankan dan mempromosikan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, serta resolusi damai atas sengketa,” kata pernyataan bersama ASEAN.

Beijing, yang mengklaim hampir semua Laut Cina Selatan dengan merujuk "Nine Dash Line" yang ada pada peta China ke tahun 1940-an, mengatakan tidak mau mengalah.

Sikap China di laut adalah "sejalan dengan hukum internasional", kata diplomat top Yang Jiechi bulan lalu, bersikeras posisi negaranya "tidak akan berubah".