Pengadilan Banglades Tolak Cabut Islam sebagai Agama Negara

DHAKA, KOMPAS.com - Pengadilan tinggi Banglades, Senin (28/3/2016), mnolak petisi yang diajukan para aktivis sekuler negeri itu untuk mencabut Islam sebagai agama negara.

Tiga hakim khusus yang menangani kasus ini sepakat menolak petisi hanya beberapa saat setelah membuka sidang tanpa memberi waktu untuk para saksi memberikan argumen.

Petisi, yang diluncurkan 28 tahun lalu, telah memicu protes di berbagai penjuru Banglades terutama dari kelompok-kelompok garis keras.

"Kami sangat sedih dengan keputusan pengadilan. Ini adalah hari yang menyedihkan bagi minoritas di Banglades," kata Subrata Chowdhury, yang mewakili para aktivis sekuler.

Subrata menambahkan, para hakim tak mengizinkan para pengaju petisi untuk memberikan argumen mereka.

"Hakim langsung menyatakan menolak petisi tersebut," lanjut Subrata.

Banglades secara resmi adalah negara sekuler setelah perang kemerdekaan 1971 yang melepaskan negeri itu dari Pakistan.

Pada 1988, pemimpin militer Banglades saat itu, Jenderal Hussain Muhammad Ershad menetapkan Islam sebagai agama negara sebagai upaya untuk konsolidasi kekuasaan.

Kelompok sekuler selama beberapa dekade berargumen bahwa menetapkan Islam sebagai agama negara bertentangan dengan status Banglades sebagai negeri sekuler dan mendiskriminasi minoritas.